Terdakwah Mantan Kades Maron Kulon Bakal Disidangkan di PN Tipikor Surabaya.

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Kajari Kabupaten Probolinggo, Nadda Lubis SH, Mhum, tidak main-main dan secara tegas akan terus menindak bagi siapapun yang nekad melakukan tindak korupsi atau mencuri uang rakyat.

Hal ini ini terbukti, terdakwah Mistari, mantan Kades Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yang diduga melakukan korupsi uang ADD (Anggaran Dana Desa) tahun 2010 hingga 2014 dan pada hari Senin depan (12/11/2018) resmi diseret ke meja hijau di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di Surabaya.

Menurut Kajari Kraksaan, Nadda Lubis SH Mhum, didampingi Kasi Pidsus, Novan Basuki SH, menjelaskan bahwa terdakwah, Mistari, mantan Kades Maron Kulon, setelah ditahan di Lapas Kraksaan sejak hari Selasa (2/10/2018) lalu, dan berkas dakwaan dinyatakan sempurna, maka terdakwah, Mistari, harus dilanjutkan ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Sesuai surat dari Ketua Majelis Hakim Tipikor, bahwa sidang terdakwah Mistari akan dilaksanakan hari Senin depan di Pengadilan Surabaya,”kata Nadda Lubis SH Mhum, didampingi Kasi Pidsus, Novan Basuki SH, Kamis (7/11/2018) dikantornya dan mengaku Majelis Hakim dalam sidang terdiri dari, Rochmad SH MH (ketua,red), Samhadi SH, MH, dan Mohamad Mahin SH, MH,

Kajari Kabupaten Probolinggo, Hj Nadda Lubis SH, Mhum, bersama Kapolres AKBP Fadly Samad, dan aparat Muspida yang lain, memusnahkan BB, Sabu, Ribuan Dextro dan Rokok Tak Berizin. Dan Pimpred Indonesiapost.co wawancara dengan Kasi Pidsus,Novan Basuki SH. Terdakwah Mistari Digelandang Petugas Kejaksaan ke Rutan Kraksaan./hm saud

Dijelaskan dalam berkas dakwaan, terdakwah, Mistari, telah nekad melakukan korupsi uang anggaran dana desa (ADD) sejak tahun 2010 hingga 2014 dengan kerugian uang negara sekitar rp 119 juta lebih.

Terungkapnya kasus korupsi tersebut, setelah ada laporan dari warga Desa Maron kulon, bahwa uang ADD seperti honor untuk pengurus BPD, guru PAUD, LKD selama 4 tahun tidak dibayar.

Bahkan sebagian guru PAUD dan LKD dipalsu tanda tangannya yang tercantum di SPJ (surat pertanggungan jawab) yang dibuat mantan Kades, Mistari.

Tak hanya kasus honor saja yang dikemplang Mistari, namun juga ada kasus korupsi infastruktur yang lain seperti bangunan gedung PKK, jalan Desa, dan plengsengan, dimana dananya turut dikorupsi Mistari. Sehingga kerugian uang negara sebesar Rp. 90 juta, yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemkab Probolinggo.

“Terdakwah memperkaya diri, maka dakwaan secara Primair dikenai pasal 2 ayat 1 sub dan Ayat 3 UU Tipikor bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah,” tegas Nadda Lubis, menjelaskan, dengan tindakan tegas ini agar pelaku ada efek Jera dan meminimalisir perbuatan korupsi.(aud/ind)