Saudi Dukung Komentar H Surya Paloh Soal Presiden Bisa Di-Impeach, “Maksudnya Tunggu Putusan MK”

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Ketum DPP Partai NasDem, H Surya Paloh, mengaku ada empat Ketum parpol koalisi lainnya, sempat bertemu dengan Presiden H Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan pada beberapa media, bahwa H Surya Paloh, menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden, H Jokowi, banyak hal yang dibahas, salah satunya soal Perppu KPK.

Berbeda dengan pandangan sejumlah pakar hukum, H Surya Paloh, menilai, jika H Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, dan revisi UU KPK masih diproses di MK, bisa-bisa ada pemakzulan.

Presiden RI dua periode, H Jokowi bersama, H Surya Paloh, bermesraan, dan H Saudi Hasyim Jahur bersama guru politiknya, H Hasan Aminuddin, Ketua DPP Nasdem Bidang Agama dan Masyarakat Adat./indonesiapost.co

Alasannya, UU KPK kini tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, H Surya Paloh, meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari MK.

“Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas Presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu,” kata Surya Paloh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Surya Paloh, mengatakan, Presiden dan partai pendukung memahami tuntutan masyarakat dan mahasiswa untuk menerbitkan Perppu KPK.

Namun, menurut dia, sebagian dari mereka yang menuntut tak tahu bahwa UU KPK sudah diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah (MK), Presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah Presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Surya Paloh, mengatakan, meskipun belum akan mengeluarkan perppu, Pemerintah dan DPR sudah mengabulkan tuntutan dengan menunda sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menuai polemik.

Makanya, terkait Perppu UU KPK, menurut H Surya Paloh, masih ada permasalahan yang mengganjal lantaran proses judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi tengah berlangsung.

“Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan perppu. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya. Salah lho. Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, Presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir,” tutur H Surya Paloh.

Hal senada juga disampaikan, Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, berpendapat, Presiden H Joko Widodo atau Jokowi tak bisa serta-merta menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK.

Menurut Luhut, Perpu tak bisa lagi dicampuri eksekutif lantaran produk hukum itu telah diproses oleh lembaga yudikatif yaitu di Makamah Konstitusi (MK).

“Enggak bisa lagi terbitkan Perpu (KPK) karena sudah ditangani yudikatif dan diproses judicial review,” ujar Luhut di Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Oktober 2019.

Bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengatakan UU KPK yang disahkan DPR telah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. Gugatan uji materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu diajukan 18 mahasiswa, dengan kuasa pemohon yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Sidang perdana gugatan itu telah dilaksanakan, Senin 30 September 2019

Perppu KPK Tak Berisiko Impeachment
Dalam kesempatan sebelumnya, sejumlah pakar telah mendorong, H Jokowi, untuk berani saja mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU KPK baru. Mantan Ketua MK Mahfud MD secara gamblang menyatakan penerbitan perppu tidak mengandung risiko pemakzulan.

“Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau perppu nggak bener ya ditolak DPR,” kata ahli hukum tata negara Mahfud Md kepada wartawan, Senin (30/9/19).

Perppu diterbitkan bila ada kegentingan yang memaksa. Namun ukuran kegentingan yang mengharuskan Presiden menerbitkan perppu selalu menjadi perdebatan.

Misalnya, saat Presiden hendak menerbitkan perppu tentang hukuman kebiri, para pengkritik mengatakan tak ada kegentingan yang memaksa. Begitu juga saat Presiden hendak menerbitkan Perppu tentang tax amnesty dan perppu tentang pilkada, para pengkritik mengatakan tak ada kegentingan. Toh Perppu terbit juga. “Tapi sesudah perppu keluar, juga nggak apa-apa,” kata Mahfud.


Ketum DPP Nasdem, H Surya Paloh, dan H Hasan Aminuddin, saat kampanye partai Nasdem di Probolinggo bersama ribuan pendukung dan simpatisan partai Nasdem dan H Saudi Hasyim Jahur (baju merah,red)./indonesiapost.co

Menanggapi hal ini, kini banyak masyarakat turut berkomentar termasuk, H Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) Kab Probolinggo, menyatakan turut mendukung komentar ketua umum DPP Nasdem, H Surya Paloh, bahwa komentar yang disampaikan orang nomer 1 di partai Nasdem itu, adalah hak sebagai bangsa bebas berpendapat.

Apalagi, H Surya Paloh, ketua umum DPP Nasdem merupakan sebagai partai pengusung dan pendukung H Jokowi dua periode sebagai Presiden 2014-2024, sudah jelas akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk membela dan mendukung kebijakan Presiden, H Jokowi.

“Surya Paloh berbicara soal Impeachment (pemakzulan) bukan ditujukan pada H Jokowi, pribadi. Namun ditujukan kepada siapapun Presidennya, bilamana ada suatu revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR lalu digugat ke MK, maka Presidennya harus menunggu putusan dari MK. Kalau Presiden H Jokowi dipaksakan untuk membuat Perppu, bisa-bisa putusan MK tumpang tindih dengan Perppu,”tegas H Saudi, Kamis (3/9/19) dikantornya, dan mempertegas bahwa pendapat H Surya Paloh benar adanya, dan harus didukung oleh semua partai pengusung dan pendukung Presiden, H Jokowi.(ind/ful).