Saling Lapor, Ketua LSM Tantang Oknum Pengurus PKB Kabupaten Probolinggo. “Itu hak Mereka”

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Peristiwa saling lapor antara pengurus partai lawan LSM, mungkin baru kali pertama yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

Sejauh ini, biasanya pengurus partai selalu berangkulan dengan pengurus LSM, lebih2 pra pelaksanaan Pileg, pastilah namanya Caleg bermitra dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan calon pemilih.

Namun kini sebaliknya, terbukti saling lapor antara 3 gabungan LSM dan salah satu Wartawan, lawan oknum DPC PKB Kabupaten Probolinggo.

Adanya saling lapor itu, bermula, 3 gabungan LSM dengan kordinator, Suhadak SH, Ketua LSM Garda Nusantara, bersama Abd Rohim dan Yanto, melaporkan oknum Ketua DPC PKB Kab Probolinggo, H Abd Malik Haramain Msi, Drs Hanapi, Sekretaris, Abd Wahab Bendahara DPC PKB, dan Usman Muhtadi, diadukan ke Kejaksaan Negeri di Kraksaan, tanggal 1 September 2020, diduga kuat korupsi dana bantuan partai politik sejak tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019 sekitar Rp. 500 juta. Bahkan oknum pengurus PKB tersebut, diduga memalsu tanda tangan beberapa Ketua PAC PKB di 21 Kecamatan.

Foto, Ketua Lsm Permasa, Hm saudi hasyim jahur, Abd Rohim dan Syaiful Bahri, mantan Pemred Mingguan Radar Jatim./Indonesiapost.co

Atas laporan itu, pengurus DPC PKB Kabupaten Probolinggo, tidak terima, karena laporan dari LSM Ganda Nusantara dianggap bohong dan fitnah. Sehingga hari Jumat (11/9/2020) Dewan Pengurus Cabang PKB, menuntut balik melapor ke 4 orang, termasuk TH oknum Ketua LSM dan oknum Wartawan asal Pajarakan, RM oknum LSM asal Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, SK oknum LSM asal Kecamatan Tongas dan MO oknum wartawan asal Kecamatan Besuk, dilaporkan ke Polres Probolinggo.

Seperti yang dilansir beberapa media oline, bahwa Mustafa, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kabupaten Probolinggo, mewakili tertuduh oknum Ketua DPC PKB Cs, menyatakan kecewa atas tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada mantan Calon Bupati Probolinggo yang gagal, periode 2019-2024.

“Laporan ke Polres ini, selain pencemaran nama baik partai. Saya juga fokus soal beritanya sepihak, sama sekali tidak ada komentar dari partai, beritanya tidak berimbang alias sepihak. Jika sudah sepihak seperti ini, apalagi mencatut nama institusi, kan sudah jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik,” kesal Mustafa.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Garda Nusantara, Suhadak SH, didampingi Abd Rohim, biasa saja tidak kaget malah ditanggapi dengan tertawa, karena ia tidak merasa melaporkan institusi PKB, namun melaporkan oknum ketua DPC PKB nya, Abd Malik Haramain.

Menurut Rohim, sapaan akrabnya, mengaku geli dan santai karena, setiap warga negara mempunyai hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, jadi pengurus DPC PKB mencoba tempuh jalur hukum dengan upaya tuntut balik LSM dan Wartawan, karena telah diadukan dugaan korupsi ke Kejaksaan, itu hal biasa dan bukan luar biasa, serta ia tidak merasa takut, karena Itu adalah hak mereka.

“Jadi menurut saya, itu wajar dan sah sah saja. Dan saya tidak grogi, bahkan pengaduan saya itu, tetap harus diteruskan hingga sampai tuntas, karena kasusnya sudah akurat sesuai data yang ada.”kata Rohim, menanggapi santai.

Menurut, Rohim, mantan Pemred Koran Mingguan Radar Jatim, mempersilahkan Ketua DPC PKB marah hingga perintahkan pengurus yang lain, untuk tempuh jalur hukum dengan lapor balik.

“Ternyata, saya banyak yang mendukung dan banyak yang berpendapat, ulah tuntut balik itu gertak sambal dan terkesan pelampiasan emosi sesaat. Jadi pemimpin bijak, mestinya menyikapi sebuah persoalan dengan kepala dingin. Tidak, usah Amarah. Bagi saya marah, itu boleh tapi tidak boleh amarah,”imbuhnya

“Rahwana marah karna cintanya ditolak, hingga dia membangun alengga dan banyak hal. Kini, Ketua DPC marah karena dugaan korupsi dibongkar oleh pengurusnya sendiri, hingga marahnya ditumpahkan ke Polisi main lapor,” pungkasnya dengan menanggpi guyon.

Mantan Redaktur di salah satu media massa, Syaiful Bahri, turut menangapi soal Wartawan turut dilaporkan oleh DPC PKB ke Polres, karena hal ini adalah aneh dan bodoh.

Lebih dikatakan, Syaiful, panggilan tiap harinya, bahwa di dalam dunia Pers dikenal dua (2) istilah yakni, hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab merupakan hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Abd Rohim siap menghadapi laporannya oknum DPC PKB Kab Probolinggo.

Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh Pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. “Jadi hak jawab dan hak koreksi suatu langkah yang dapat ditempuh oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu,” ujarnya, Jumat (9/11/20) sore.

Langkah berikutnya yang dapat ditempuh, lanjut Syaiful, adalah dengan membuat pengaduan ke Dewan Pers. Sebagaimana Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik. “Salah satu fungsi Dewan Pers yakni memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers. Jadi kami berpandangan penyelesaian atas hal itu tidak langsung ke ranah hukum,” ulasnya.

Selain itu, lanjutnya, terdapat nota kesepahaman antara Dewan Pers selaku organisasi yang menjadi atap insan pers, bersama kepolisian. dengan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017. Tema dari nota kesepahaman tersebut adalah Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

“Secara garis besar, ketika polisi menerima pengaduan dugaan perselisihan sengketa produk jurnalistik dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih dengan proses bertahap. Mulai hak jawab hingga hak koreksi pengaduan. Ketentuan ini dirincikan dalam pasal 4 MoU tersebut. Sedangkan pasal 5 membahas terkait koordinasi di bidang penegakan terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Tertuang bahwa Dewan Pers maupun polri akan berkoordinasi bila ada aduan masyarakat terkait dugaan sengketa pers,” pungkas Syaiful, menduga laporan itu bakal mendal.(aud/ind).