Rakyat Menyambut Baik, Partai Politik dan Mendagri, Setuju Gubernur Dipilih DPRD

JAKARTA,Indonesiapost.co – Hari Rabu (8/1/2020) kemarin, setidaknya ada 3 partai Politik sepakat bersama Mendagri telah membahas pemilihan kepala daerah seperti pilgub (pilihan gubernur) dilakukan oleh wakil rakyat yakni anggota DPRD Provinsi.

Hal ini diakui Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (P3), Arsul Sani, mengatakan, masih ada tiga partai yang setuju pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pandangan tiga partai itu diantaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah dikemukakan dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, hari Rabu, 8 Januari 2020.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP, Asrul Sani, dan Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid ./indonesiapost.co

“PDIP menyampaikan hasil kongres mereka bahwa untuk pemilihan Gubernur itu bisa dilakukan tidak langsung. Begitu juga, PPP kan setuju. Kemudian juga kalau enggak salah tadi yang sepakat juga PKB. Untuk Gubernur saja,” kata Arsul.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu, membicarakan rencana penataan sistem partai politik dan sistem pemilu di Indonesia.

Mantan Kapolri, Jendral Pol (P), Tito Karnavian, memberikan pandangan yang signifikan tentang sistem pilkada langsung.

Dia menilai sistem pilkada langsung saat ini, menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang sangat tinggi. Sehingga secara logika, Kepala Daerah yang terpilih dengan biaya tinggi, pastilah berusaha untuk balik modal dengan cara instan yakni korupsi.

Sehingga, Mendagri, merasa perlu memaparkan ihwal mahalnya biaya politik dan gagasan pilkada langsung. Menurut Arsul, Tito, mengajak partai-partai untuk mendalami perubahan sistem pilkada.

Hal ini, diakui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut pertemuan itu tak membahas perubahan sistem pilkada. Menurut dia, mereka baru membicarakan ihwal Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada.

“Semuanya harus satu nafas dengan upaya untuk menghadirkan demokrasi bagi rakyat agar tidak ada kejenuhan di dalam demokrasi,” kata Hasto secara terpisah.

Meski begitu dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Hasto, menyatakan mendukung pilkada asimetris. Pilkada langsung dilaksanakan di daerah yang tingkat kematangan demokrasinya tinggi.

“Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan kita galakkan pemilu asimetris (tidak seimbang),” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada 19 November 2019.

Adapun Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, membenarkan pilkada tak langsung (pilgub dipilih Dewan) dibicarakan dalam pertemuan dengan, Tito Karnavian.

PKB, kata dia, mengikuti keputusan musyawarah nasional (Munas) Nahdlatul Ulama yang merekomendasikan pemilihan gubernur oleh DPRD. “PKB mengikuti keputusan NU. Kan (pemilihan) gubernur enggak apa-apa kan,” ujar Hasanuddin.

Keputusan 3 Partai Politik dengan Mendagri tentang Pilgub tidak langsung itu, mendapat dukungan positip dari banyak rakyat, agar Pilgub atau Pilbup dan Pilwali, sebaiknya dilaksanakan tidak langsung atau dilaksanakan dengan pemilihan oleh DPRD.

Pasalnya, pilkada (pemilihan kepala daerah) secara langsung atau dipilih oleh rakyat banyak negatifnya. Selain biaya calon nya sangat besar, bisa berdampak calon terpilih bisa korupsi, sekaligus para pendukung sering terjadi percecokan mulut bahkan terjadi pertengkaran fisik.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin Msi, bersama, H Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu)./indonesiapost.co

Untuk meminimalisir korupsi, rakyat dan ormas, termasuk LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) Kabupaten Probolinggo, sangat mendukung gagasan Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bahwa Pilkada baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu dikaji ulang agar pilkada dilakukan oleh DPRD sehingga tidak memakan biaya tinggi.

“Saya setuju gagasan Mentri Dalam Negeri pak Tito, bahwa pilkada perlu dikaji ulang.
Kalau saya punya usul, paling efektif pilkada ini dilakukan dengan cara pemilihan lewat Legislatif sebagai wakil rakyat.”tegas ketua Lsm Permasa, H Saudi, mengaku dari pengalaman tahun 80 an, paling efektif pilkada dengan cara dipilih oleh wakil rakyat yakni anggota Dewan, karena selain calon tidak pakai biaya tinggi, lagian tidak ada pertengkaran antara para pendukung calon.

Seperti penjelasan Mendagri, Jendral Pol (P) Tito Karnavian, pada Wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019 lalu.
bahwa pilkada saat ini dinilai kurang efektif karena calon kepala daerah sudah jelas mengeluarkan biaya yang sangat besar.

“Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019) lalu.

Tito menyebut pembiayaan politik yang tinggi itu berpotensi memunculkan peluang korupsi. Sebab, menurutnya, untuk menjadi kepala daerah bupati atau wali kota dibutuhkan uang yang tidak sedikit.

Sementara itu, uang penghasilan ketika terpilih nanti tidak sebanding dengan modal pencalonannya. Tito pun tidak kaget jika kepala daerah kerap tertangkap tangan melakukan dugaan korupsi oleh KPK.

“Kalau saya, sebagai mantan Kapolri, ada OTT penangkapan kepala daerah itu bukan suatu kejutan buat saya. Kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

“Kenapa? Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya,” lanjut Tito.(ant/ind)