PGRI Kab Probolinggo Terkesan Diam, LSM Gusur Siap Melawan, Berkait PB PGRI Perang Syaraf v Kemendikbud Soal POP

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Berkaitan Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang kontroversi. Kini berbuntut pajang.

Selain dua ormas yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan PB PGRI, menyatakan mundur dari program organisasi penggerak (POP) yang digagas Mentri, Nadiem Makarim, juga mendapat sorotan dari anggota Komisi X DPR RI.

Bahkan Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni, Politisi Partai Gerindra membuat pernyataan tak biasa karena Program Organisasi Penggerak (POP) hanya membuat gaduh dunia pendidikan nasional, dan sudah masuk ranah konflik kepentingan. “Saya berharap, progam organisasi penggerak yang di gagas Kemdikbud itu, untuk dievaluasi lagi,” tegasnya.

Tak Punya Latar Belakang Dunia Pendidikan, Nadiem Makarim Jadi Mendikbud? Foto Dewan Pengurus Besar LSM Gusur (Gerakan Urusan Sosial Untuk Rakyat), Ribut Fadillah Spdi, Mpdi, berjaket hitam./indonesiapost.co

Dengan ramainya perang saraf, antara Kemendikbud dengan PGRI, NU dan Muhammadiyah, tidak membuat gregetan dan terkesan mandul alias berdiam diri bagi pimpinan guru, Poernomo Spd, Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo.

Saat dimintai tanggapannya, dengan santai, Poernomo, memberikan komentar normatif dengan melalui WA ponselnya menyatakan bahwa secara organisatoris tentu PGRI Kab Probolinggo, sebagai organisasi di bawahnya mendukung apa yg menjadi keputusan PB PGRI.

PGRI memandang bahwa saat ini PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) itu, lebih memerlukan perhatian anak2 di daerah yg sulit akses internet, dan dari latar belakang keluarga kurang mampu, tentu punya kesulitan tersendiri utk memiliki gawai/gadged.

Handphone berbasis android maupun IOS lebih dibutuhkan di saat pandemi, dalam rangka melaksanakan pembelajaran daring.

Dana besar yg digelontorkan melalui organisasi tentunya hrs dipertimbangkan mengingat kriteria belum jelas.

“Kami tentu berharap organisasi besar yg selama ini berkutat dan eksis dalam memajukan pendidikan seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI sebagai organisasi profesi diajak dalam setiap langkah, merumuskan kepentingan besar terutama terkait peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan siswa.” kata Poernomo, tulis di WA Ponselnya, Selasa (28/7/2020).

Berbeda dengan tanggapan dari Wali murid, LSM dan beberapa lembaga pendidikan di Kabupaten Probolinggo, yang sangat kecewa berat atas gagasan Kemendikbud terkait POP.

Seperti disampaikan Dewan Pengurus Besar LSM GUSUR (Gerakan Urusan Sosial Untuk Rakyat), Ribut Fadillah Spdi, Mpdi, yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Islam “Raden Said, Sunan Kalijaga” Desa Jatisari, Kecamatan Kuripan, menyatakan siap mendukung langkah apapun yang dilakukan PGRI, NU dan Muhammadiyah, terkait ditolaknya POP (Program Organisasi Penggerak) yang digagas Kemendikbud.

Para wali murid sudah cukup sabar, selalu mengikuti aturan soal pendidikan selama pandemi covid 19 atau corona. Namun disela-sela wabah covid corona ini, masih saja Kemendikbud yang dipimpin Mentri, Nadiem Makarim, berulah membuat kontroversi suatu gagasan POP, yang terkesan dengan hanya kepentingan politik.

“Kalau pendapat PGRI, NU dan Muhammadiyah, tidak digubris oleh Kemendikbud, dan tetap meneruskan POP, jangan disalahkan wali murid nanti bakal demo, dengan cara mengikuti protokol kesehatan,” ancam Ribut Fadillah, berharap Kemendikbud menyadari hal ini, dan perlu dikaji ulang POP tersebut.(aud/ind)