Pemkab Probolinggo Bakal Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

PROBOLINGGO,indonesiapost.co – Bupati Brobolinggo, Hj Puput Tantriana Sari SE, bakal buat gebrakan baru bahwa secepatnya Pemkab Probolinggo akan menindaklanjuti pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal ini mengacu kepada PERPRES Nomor 55 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI bahwa dalam permen tersebut, diatur soal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan suap diwilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Alhamdulillah di wilayah Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan lebih dulu telah menjadi pioner zona integritas, artinya pelayanan di Pengadilan Negeri Kraksaan, InsyaAllah akan jauh lebih amanah dan profesional. Tentunya ini menjadi awal yang baik dan menjadi kabar yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” ucap Bupati Hj Tantri, di acara Pencanangan Zona Integritas, menuju WBK dan WBBM, di Pengadilan Negeri Kraksaan, Rabu (27/02/2019) kemarin.

Selanjutnya Bupati, Hj Tantri mengemukakan, dengan dicanangkannya zona integritas di lingkungan Pengadilan ini, tentunya akan menjadi semangat lebih bagi Pemerintah Daerah untk melakukan hal yang sama. Sedangkan zona integritas di lingkungan Pemkab Probolinggo, nantinya akan diawali oleh seluruh Satker yang membidangi pelayanan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Ini menjadi semangat baik semangat baru, mohon doanya khusus untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo, nanti kita akan susun hal yang sama dan semoga dalam waktu dekat ini, kita bisa tetapkan bersama,” tegas Hj Tantri, disambut baik oleh kalangan aparat penegak hukum dari PN, Kejaksaan, Kepolisian dan para advokat Probolinggo.

Kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini digelar di ruang sidang utama Kantor Pengadilan Negeri Kraksaan.
Selain dihadiri Bupati Probolinggo, Hj Tantriana Sari SE bersama anggota Forkopimda Probolinggo, juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Hj Nadda Lubis, Wakapolres Probolinggo Kompol Ali Rahmat, Ketua DPRD, Kodim 0820 Probolinggo dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, para Pengacara dan sejumlah awak media.

Ketua PN Kraksaan, Gatot Ardian Agustriono SH, saat itu menjelaskan, untuk menuju zona integritas jauh hari sebelumnya pihaknya telah membangun komitmen untuk bersama – sama membangun integritas diri sendiri dan integritas organisasi dalam lingkungan Pengadilan Negeri Kraksaan. Atas semua upaya tersebut PN Kraksaan telah meraih predikat dan penghargaan berupa akreditasi dengan nilai A excellent.

“Oleh karena itu kami keluarga besar PN Kraksaan menyatakan siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan suap diwilayah birokrasi bersih dan melayani, utamanya dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat,” ucap Gatot Ardian.

Lebih lanjut, Gatot mengemukakan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ini PN Kraksaan juga telah melakukan reformasi pada birokrasinya. Diantaranya adalah percepatan persidangan, dan penyelesaian perkara baik perkara negara dan perdata, serta dibelakukanya sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan masyarakat salam mendapatkan pelayanan hukum.(dik/ind).