Lsm Permasa Laporkan KPU dan Pemborong Proyek APK ke Kejaksaan Negeri Kraksaan

PROBOLINGGO,indonesiapost.co – Diduga melakukan korupsi uang Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Cabup dan Cawabup Probolinggo, oknum ketua KPU Kab Probolinggo, Zubaidi, dan Direktur CV Gifi Berkah asal Kota Brebes Jawa Tengah, hari Selasa (24/6/2018) dilaporkan oleh LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) ke Kejaksaan Negeri kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Hingga kini perkaranya masih dalam proses di Kejaksaan Negeri Kota Kraksaan tersebut.

Menurut ketua Lsm Permasa, H Saudi Hasyim Jahur, menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang akan dilaksanakan pilkada serentak termasuk pemilihan Bupati (Pilbup) Probolinggo.

Dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan pilkada dijelas bahwa KPU sebagai pelaksaan melakukan beberapa tahapan sebelum pelaksanaan coblosan pilbup tanggal 27 juni mendatang, KPU juga ditugaskan membuat alat peraga kampanye (APK) seperti bener, umbul-umbul dan spanduk.

Surat laporan tentang dugaan korupsi dana APK Cabup & Cawabup Probolinggo yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1.5 miliyard yang disebarkan di 330 Desa & Kelurahan se Kab Probolinggo. Terlihat bener dipasang dipagar kuburan/sugianto.

Sedangkan dalam pelaksanaan Pilbup Probolinggo, KPU juga disediakan dana oleh Pemerintah berupa pembuatan alat peraga kampanye (AKP) dengan nilai uang sebesar rp 1,5 miliyard.

Dan karena anggaran APK diatas harga Rp. 200 juta, sehingga pembuatan alat peraga kampanye harus diserahkan ke pemborong dengan dilakukannya pelelangan terbuka melalui internet.

Alhasil, pemenang lelang APK tersebut dimenangkan CV GiFi Berkah yang berkantor di kota Brebes Jawa Tengah.

Perlu diketahui, kata H Saud, panggilan akrabnya, didalam RAB (rangcangan anggaran belanja) tentang pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, selain membuat bener, umbul-umbul dan spanduk, juga dijelaskan bahwa pemasangan bener harus memakai cagak kayu meranti dan bambu sesuai RAB nya.

Namun yang terjadi, penempatan bener, spanduk dan umbul, ditempatkan di tiap-tiap desa se Kabupaten Probolinggo tidak sesuai dengan bestek, yakni pemasangan bener tidak memakai “cagak kayu meranti dan bambu”, akan tetapi bener dipasang dipagar-pagar kuburan dan dipasang dipepohonan milik warga dengan tanpa ijin pemiliknya.

“Dari hasil pantauan saya di lapangan, anggaran rp 1,5 miliyard diduga kuat dikorupsi sekitar rp 800 juta an. Sedangkan anggaran pasang APK itu hanya sekitar rp 700 juta. Makanya, saya bersama rakyat Probolinggo meminta pihak Kejaksaan harus tegas menindak siapapun yang terlibat dugaan korupsi APK itu,”harap H Saud, berjanji usai pilkada. tanggal 27 juni mendatang, pengurus lsm Permasa, bersama Lsm Siliwangi, LSM Gajahmada dan tokoh masyarakat Probolinggo akan mendatangi Kejari Kraksaan ber audensi dengan Jaksa untuk meminta agar segera memproses kasus dugaan korupsi APK tersebut.
“Siapapun yang terlibat korupsi harus dihukum,”tambahnya.

Kasi intel Kejaksaan Negeri Kraksaan, Agus Subiyanto SH, mengakui menerima surat mengadukan korupsi APK dari LSM Permasa.
Namun pihak Kejaksaan masih perlu mendalami tentang kasusnya dan Kejaksaan berjanji seusai pelaksaan pilbup Probolinggo, Jaksa akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan selanjutnya kasusnya digelar untuk meneruskan proses perkaranya.

“Kita perlu menunggu dulu pelaksanaan pilkada tanggal 27 juni mendatang. Kalau sudah selesai pilbup, pihak Kejaksaan pasti serius menangani dugaan korupsi.”tegas Agus, mantan Kasi Intel Kejaksaan Pasuruan, beberapa minggu lalu.

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Zubaidi, mengaku tidak ambil pusing soal laporan lsm tersebut. Pasalnya, KPU sama sekali tidak ikut-ikut tentang pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Sesuai aturan, kata Zubaidi, KPU hanya menawarkan pelelangan dengan melalui internet online. Sehingga para pemohon lelang yang ikut mengajukan penawaran lelang APK itu, semua dilakukan lewat internet online.

Dan saat itu dalam penawaran lelang, ada 3 CV yaitu CV Gifi Berkah dari Kota Brebes, CV Puncak Jaya dari Lumajang dan CV Point Plus Digital dari Jakarta yang mengajukan lelang dan dimenangkan CV Gifi Berkah.

“Setelah CV Gifi Berkah dinyatakan menang lelangnya, lalu yang garap proyek APK, ya… pemborongnya CV Gifi Berkah. Hal ini, pihak KPU tidak ada kaitannya dengan dugaan korupsi soal dana APK itu.”bantah Zubaidi, mengaku sebagai warga taat hukum, siap menghadap Kejaksaan bila dipanggilnya.(soni/ugik).