LSM Permasa Dukung Mendagri Mau Evaluasi Pilkada Langsung: “Ada Mudaratnya, Biaya Tinggi”

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Setelah mantan Kapolri, Jendral Pol (P) Tito Karnavian, resmi dilantik Menteri Dalam Negeri oleh Presiden H Jokowi, tanggal 23 Oktober 2019 lalu, kini Jendral Pol (P), Tito Karnavian, memberikan pandangan yang signifikan tentang sistem pilkada langsung.

Dia menilai sistem pilkada langsung saat ini, menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang sangat tinggi. Sehingga secara logika, Kepala Daerah yang terpilih dengan biaya tinggi, pastilah berusaha untuk balik modal dengan cara instan yakni korupsi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin Msi, bersama, H Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu)./indonesiapost.co

Untuk meminimalisir korupsi, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) Kabupaten Probolinggo, sangat mendukung gagasan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru, Tito Karnavian, bahwa Pilkada baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu dikaji ulang agar pilkada tidak memakan biaya tinggi.

“Makanya saya setuju gagasan Mentri Dalam Negeri pak Tito, bahwa pilkada perlu dikaji ulang.
Kalau saya punya usul, paling efektif pilkada ini dengan cara pemilihan lewat Legislatif sebagai wakil rakyat.”tegas H Saudi Hasyim Jahur, mengaku hasil pengalaman tahun 90 an, paling efektif pilkada dengan cara dipilih oleh wakil rakyat yakni anggota Dewan, karena selain calon tidak pakai biaya tinggi, lagian tidak ada pertengkaran antara para pendukung calon.

Seperti penjelasan Mendagri, Jendral Pol (P) Tito Karnavian, pada Wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
bahwa pilkada saat ini dinilai kurang efektif karena calon kepala daerah sudah jelas mengeluarkan biaya yang sangat besar.

“Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Tito menyebut pembiayaan politik yang tinggi itu berpotensi memunculkan peluang korupsi. Sebab, menurutnya, untuk menjadi kepala daerah bupati atau wali kota dibutuhkan uang yang tidak sedikit.

Sementara itu, uang penghasilan ketika terpilih nanti tidak sebanding dengan modal pencalonannya. Tito pun tidak kaget jika kepala daerah kerap tertangkap tangan melakukan dugaan korupsi oleh KPK.

“Kalau saya, sebagai mantan Kapolri, ada OTT penangkapan kepala daerah itu bukan suatu kejutan buat saya. Kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

“Kenapa? Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya,” lanjut Tito.

Mantan Kapolri, Jendral Pol (P) Tito Karnavian, Mendagri 2019-2024./indonesiapost.co

Untuk itu, Tito meminta agar sistem pilkada langsung dikaji ulang. Jika memang masih diperlukan secara langsung, setidaknya ada kajian untuk mengurangi biaya politik yang tinggi.

“Lakukan riset akademik. Boleh, kami dari Kemendagri akan melakukan itu, bagi yang lain institusi sipil, LSM, mari evaluasi. Bisa opsi satu tetap pilkada langsung tapi bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif supaya nggak terjadi korupsi supaya nggak kena OTT lagi,” katanya.(ant/ind)