Hukuman, Abd Kadir, 16 Bulan Penjara, Sudah Inkrah. PAW Anggota Dewan Tinggal Menunggu Waktu Saja.

PROBOLINGGO,Indonesiapost co – Sidang putusan Pengadilan Negeri Kota Kraksaan, terhadap terdakwa, Abd Kadir, mantan anggota DPRD Kab Probolinggo fraksi Gerindra, pada hari Kamis (13/2/2020) lalu, dinyatakan terbukti bersalah memakai ijasah palsu paket C, diganjar hukuman 1 tahun 4 bulan, dan subsider uang Rp 30 juta, atau diganti hukuman 4 bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim, Gatot Ardian Agustriono SH, dengan dua hakim anggota, Yudistira SH, dan Safruddin SH, menyatakan, terdakwa, Abd Kadir, terbukti bersalah melanggar Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Atas putusan ini, bila ada yang keberatan atau tidak puas, saya memberikan kesempatan bagi Jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum terdakwa Abd Kadir, untuk melakukan upaya banding.”kata Ketua Majelis Hakim, Gatot Ardian Agustriono SH, sambil menjelaskan bahwa batas banding, hanya ada waktu seminggu dari tanggal sidang putusan ini.

Sidang putusan dipimpin, Ketua Majelis Hakim, Gatot Ardian Agustriono SH, dengan dua hakim anggota, Yudistira SH, dan Safruddin SH, didepan terdakwa Abd Kadir. Dan Jaksa penuntut umum, Ardian Junaedi SH, dan kuasa hukum terdakwa, Hosnan Taufik SH./indonesiapost.co

Dan saat itu, kedua penegak hukum yakni, Jaksa menuntut Umum, Ardian Junaedi SH, dan kuasa hukum, terdakwa, Hosnan Taufik SH, menyatakan pikir-pikir dan meminta waktu dalam seminggu untuk memastikan banding.

Namun setelah ditunggu sampai seminggu, tepatnya hari Kamis ini (20/2/2020), jaksa penuntut umum, Ardian Junaedi SH dan kuasa hukum terdakwa, Hosnan Taufik SH, tidak mengajukan banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap, Abd Kadir, telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Inkrah.

“Hari Kamis ini, pihak Jaksa penuntut umum, Ardian Junaedi, dan kuasa hukum terdakwa, Hosnan Taufik, tidak mengajukan banding. Jadi putusan Pengadilan ini dinyatakan Inkrah sesuai dengan Undang Undang,” kata Jatimin SH, Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, Kamis malam (20/2/2020).

Sekretaris Jendral DPP Gerindra, H Achmad Muzani, bersama Sekjen DPD Gerindra Jatim, H Anwar Sadad, saat berada dirumah Gus Sofwan, pengasuh ponpes “Daruszain” Desa Rangkang, Kec Kraksaan, Kab Probolinggo, hari Kamis (13/2/2020) lalu, pernah berjanji akan segera memproses PAW nya setelah terpidana, Abd Kadir, memperoleh kekuatan hukum tetap alias Inkrah.

“Kalau putusan sidang terhadap, Abd Kadir, sebagai terpidana, dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap alias Inkrah. Ya.. secepatnya surat keputusan PAW (Pergantian Antar Waktu), Abdul Kadir, akan segera turun dan surat PAW itu akan diserahkan ke Ketua DPC Gerindra Probolinggo, diteruskan ke KPU dan Ketua DPRD setempat,” tegasnya.

Secara terpisah, Sekretaris DPC Gerindra Kab Probolinggo, Jamhair, menyatakan, siap memproses dan mengajukan PAW ke DPP Gerindra, setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan terhadap terpidana, Abd Kadir.

Sekretaris Jendral DPP Gerindra, H Achmad Muzani (baju batik), bersama Sekjen DPD Gerindra Jatim, H Anwar Sadad, berada dirumah Gus Sofwan, pengasuh ponpes “Daruszain” Desa Rangkang, Kec Kraksaan, Kab Probolinggo,/hm saudi hasyim jahur

Sesuai ketentuan yang diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) No 17 tahun 2015, Pasal 242 menyebut, anggota DPR yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya atau perolehan suara urutan ke dua, dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama, pada dapil yang sama.

“Kalau salinan putusan Pengadilan, sudah kami terima hari Jumat ini, maka surat pengajuan PAW akan langsung kami proses. Dan setelah suratnya, ditanda tangani pak Ketua DPC, H Jon Junaedi dan kami, maka akan langsung dikirim ke bapak Ketua Umum DPP Gerindra di Jakarta,”jelas Jamhair, berharap PAW segera dilakukan, untuk mengisi kursi yang kosong dengan anggota baru, agar partai Gerindra memberikan nilai tambah dalam memajukan pembangunan Kabupaten Probolinggo.(ton/ind).