Harapan GPAN Terkabulkan, Menkumham RI Merehabilitasi 21.540 Terpidana Pengguna Narkotika.

JAKARTA,Indonesiapost.co – Rehabilitasi terhadap Narapidana penyalahguna narkotika, sejak beberapa tahun
ini menjadi perhatian khusus Ketua Umum GPAN (Gerakan Peduli Anti Narkoba), Brigjen Pol (Purn) Drs Siswandi, mantan BNN.

Bahkan setiap ada pelaksanaan seminar berantas narkoba, Ketum GPAN, Drs Siswandi, selalu getol berharap dan minta agar Menkum HAM RI merubah Paradigma tentang pengguna Narkoba, maupun pecandu tidak dikriminalisasi atau tidak harus dihukum, namun melainkan perlu direhabilitasi.

Mantan Kepala BNN, Komjen Pol (P) Drs Anang Iskandar (paling kanan), Ketua Umum GPAN, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, (berkopiah), bersama HM Saudi Hasyim Jahur, Pimred Indonesiapost.co

Hal ini terjawab sudah, kini Menkum HAM RI, Yosonna Laoly, berjanji bakal merehabilitasi narapidana pengguna narkoba sebanyak 21.540 warga binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada di 49 Lembaga Pemasyarakatan (lapas), pada tahun 2020 mendatang.

Peserta konstek akan dilatih sebagai pelaksana dan fasilitator rehabilitasi medis serta sosial, sehingga Narapidana narkoba kategori pengguna, diharapkan Narapidana tersebut dapat pulih dari ketergantungan terhadap narkoba.

Mantan Kapolresta Cirebon 2005 ini, Drs Siswandi, memberikan acungan jempol pada Menkum HAM RI, Yosonna Laoly, telah menyelamatkan korban pengguna narkoba dan sekaligus tunduk terhadap Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

“Sudah saatnya Pemerintah dalam hal ini Menkumham, mengedepankan kewenangan untuk merehabiltasi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Pasalnya, pengguna narkoba ataupun pencandu narkoba adalah korban atau orang sakit bukan pengedar,” bangga Siswandi, Minggu (8/12/19) mengaku Pemerintah sudah mulai benar-benar peduli terhadap pengguna narkoba untuk bisa sembuh.

Dijelaskannya, Siswandi, masih ada rasa pesimis pada Pemerintah dalan hal ini, Jaksa Agung, masalah terpidana mati bagi bandar-bandar Narkoba, yang sudah belasan tahun diputus hukuman mati oleh Pengadilan, namun saat ini belum juga di eksekusi mati.

Menurut, Siswandi, seharusnya Pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap para bandar/sindikat narkoba.

“Mengapa Pemerintah, DPR tidak bertindak tegas melakukan eksekusi mati terhadap para bandar/sindikat narkoba? Padahal 90 Narapidana Narkoba yang divonis hukuman mati, namun sampai saat ini tidak dilakukan eksekusi. Hal inilah yang menjadi polemik di masyarakat”.kesal Siswandi, berharap Pemerintah segera melaksanakan eksekusi mati bagi bandar-bandar narkoba.

“Tatkala aparat mengungkap kartel Sindikat narkoba dengan barang bukti ratusan Kg sabu, hingga ribuan atau bahkan berjuta-juta pil ekstasi, adalah hasil kerja keras BNN, Polri, JPU, atau Hakim yang memberikan vonis hukuman mati. Tetapi hingga saat ini belum ada kelanjutan hukuman mati yang jelas. Ini kan.. aneh.”

“Ada juga napi divonis hukuman mati tak kunjung di eksekusi, apakah kita harus menunggu sampai mereka melakukan hal yang sama dan tertangkap lagi? Lalu di hukum mati lagi, tapi tidak di eksekusi? Bahkan ada terpidana divonis mati hingga tiga kali, dan setelah 3 kali divonis mati barulah dilakukan eksekusi, mati. Aneh lagi kan.”heran Siswandi, meminta bagi semua anak bangsa indonesia, lebih waspada terhadap narkoba yang sudah menjadi bencana nasional ini.(sis/ind)