Gelar Diklat Pengadaan Barang/Jasa, Salah Satu Faktor Suksesnya Pembangunan

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) dan uji sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) di lingkungan Pemkab Probolinggo, 12 hingga 23 Nopember 2019 di ruang pertemuan BKD di Kecamatan Dringu.

Diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2019 gelombang I sebanyak 40 orang. Yakni, para kepala bidang dan sekretaris di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tenaga pengajar berasal dari BPSDM Provinsi Jawa Timur.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kab Probolinggo, Abdul Halim, fan Kepala BKD Ka Probolinggo, H Doddy Nur Baskoro, bersama peserta gelar sertifikasi pengadaan barang ./indonesiapost.co

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Abdul Halim, ini dihadiri oleh Kepala Bidang Kompetensi Teknis BPSDM Provinsi Jawa Timur, Nawang Ardiani, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo, H Doddy Nur Baskoro.

Sementara Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Abdul Halim, mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu faktor sangat penting dan dibutuhkan di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Kesuksesan pembangunan di Kabupaten Probolinggo salah satunya sangatlah dipengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Halim, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah, dalam pelaksanaannya perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil menengah serta pembangunan berkelanjutan.

“Sejak 1 Juli 2018 diberlakukan peraturan baru tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang terdapat 12 hal pengaturan baru meliputi tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsulidasi pengadaan, swakelola, repeat order, e-reverse auction, pengecualian, penelitian, e-marketplace serta layanan penyelesaian sengketa,” jelasnya.

Lebih lanjut Halim menegaskan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dengan menekankan hasil yang sepadan atau lebih dari nilai manfaat uang (value for money) dapat terlaksana jika pengelola pengadaan memegang enam prinsip meliputi tepat secara kualitas, tepat dalam jumlah, tepat harga, tepat penyedia, tepat lokasi dan tepat waktu.

“Konsep nilai (value) ini tidak hanya sepadan tapi juga bisa lebih besar dari nilai uang yang dikeluarkan. Dalam perspektif yang lebih luas, nilai tambah ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan daerah melalui pemanfaatan produk dalam negeri, peningkatan peran UKM dan UMKM, peningkatan peran pelaku usaha nasional, peningkatan keikutsertaan industri kreatif,” tegasnya.

Agar tujuan nilai manfaat uang dalam pengadaan dapat tercapai tegas Halim, maka harus dikelola oleh sumber daya manusia pengelola pengadaan yang kompeten dan berintegritas.

“Oleh karena itu, perlunya membangun SDM yang profesional dan berintegritas dengan cepat dan tepat melalui cara dan terobosan baru seperti diklat PBJ dengan metode blended learning,” pungkasnya. (Inf/ind)