Dua Srikandi Berseteru, Gubernur Jatim Beri Sanksi, Bupati Jember, Tak Dapat Gaji dan Tunjangan Selama Enam Bulan.

JEMBER,Indonesiapost.co – Bagi masyarakat awam, pastilah bertanya-tanya, bila ada dua Srikandi yakni Gubernur Jatim, Hj Khofifah Indar Parawangsa berseteru dengan Bupati Jember Hj Faida.

Pasalnya, Gubernur Jatim dianggap sepihak dalam penentuan sanksi administratif terhadap Bupati Jember, hingga tidak dapat menerima gaji dan tunjangan selama 6 bulan.

Menurut Bupati Jember, Hj Faida, mengaku heran dan menganggap tidak adil dengan sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jatim, Hj Khofifah Indar Parawansa, kepada dirinya.

Masalahnya, sanksi yang diterima Bupati Hj Faida, hanya masalah sepele, karena terlambat melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Gubernur Jatim, Hj Khofifah Indar Parawansa, memberi sanksi admnistrasi kepada Bupati Jember, Hj Faida./Indonesiapost.co

Menurut Hj Faida, seharusnya sanksi itu berlaku untuk dirinya dan DPRD Kabupaten Jember. Tapi yang terjadi sanksi dari Gubernur, hanya diberikan kepada dirinya.

“Saya heran karena sanksi itu kurang adil. Padahal, rekomendasi dari Mendagri tentang keterlambatan itu, tanggung jawab Bupati dan DPRD. Tapi sanksi tak dapat gaji, hanya turun untuk Bupati. Ya saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar,” kata Hj Faida di Malang, Jawa Timur, Rabu (9/9/2020).

Seperti dilansir beberapa media online, bahwa sanksi itu tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada, Hj Faida Bupati Jember, yang ditandatangani oleh Hj Khofifah, selaku Gubernur Jawa Timur.

“Sanksi itu, saya memahami sebagai dinamika politik di Kabupaten Jember, yang sedang melaksanakan Pilkada. Saya sebagai Cabup petahana, dari jalur independen atau perseorangan berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Vian),” jelasnya.

Lebih lanjut, Hj Faida, mengaku tidak akan merisaukan sanksi tersebut. Cabup Independen ini, memastikan sanksi itu, tidak akan berpengaruh terhadap pencalonannya kembali.

“Saya sudah biasa menjadi pejuang sosial. Bagi saya bukan soal ada atau tidak ada. Tapi yang saya inginkan adalah satu keadilan,” pungkas Hj Faida, mengaku akan mempelajari sanksi dari Gubernur Jatim, yang diberikan kepadanya. Setelah itu, pihaknya akan menentukan langkah, untuk menyikapi sanksi tersebut.

Sementara, Gubernur Jatim, Hj Khofifah Indar Parawansa, memberi sanksi admnistrasi kepada Bupati Jember, Hj Faida, sudah tepat dan adil.

Sanksi diberikan pada Hj Faida, karena terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember Tahun Anggaran 2020.

“Sanksi itu tak hanya berlaku untuk Bupati Jember, tapi seluruh Kepala Daerah yang melanggar,” kata Hj Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, disampaikan pada Wartawan, Selasa (8/9/2020),

Sesuai regulasinya, sanksi itu untuk semua Kepala daerah yang terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Sebelum membuat putusan sanksi admistrasi, Gubernur jatim tidak gegabah, tapi melalui mekanisme yakni Tim dari Pemprov Jawa Timur, yang dipimpin Inspektorat datang ke Jember, untuk mencari solusi permasalahan APBD Jember, pada 25 Juni 2020.

“Dari hasil Tim dinyatakan terlambat Raperda Kabupaten Jember, tentang APBD Jember Tahun Anggaran 2020, akhirnya dijatuhi sanksi administratif kepada Bupati Jember itu,” tegas Hj Khofifah, mengaku tanggal 2 September 2020, keputusan sanksi tersebut ditanda tangani.(**/ind)