Butuh Data Valid, Pemkab Gelar Rakor Rekapitulasi Verifikasi Warga Miskin

PROBOLINGGO,indonesiapost.co – Mengantisipasi keluhan masyarakat kurang mampu dan menghindari protesan warga miskin bahwa masih banyak kekeliruan data yang tidak akurat, dan bahkan berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak warga miskin tidak mendapat bantuan sembako, malah sebaliknya ada warga hidupnya kecukupan bisa mendapatkan bantuan sembako dari Pemerintah. Sehingga Dinas Sosial Pemkab Probolinggo sangat memerlukan data yang akurat.

Dan hari Kamis (4/4/19) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar rapat koordinasi (rakor) rekapitulasi verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan di ruang pertemuan Jabung I Kantor Bupati Probolinggo.

Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Supriyadi, didampingi oleh Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Achmad Arif ini diikuti oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, seluruh Camat, Pendamping PKH dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) se-Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutan Asisten APK Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Supriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah atensi bahwa data kemiskinan harus menjadi data yang valid, akurat serta dapat bisa dipertanggungjawabkan.

“Terima kasih kepada para Camat yang sudah selesai melaksanakan pendataan kemiskinan dalam waktu yang sangat singkat. Harapannya, pendataan kemiskinan di tiap-tiap kecamatan melalui Musdes (Musyawarah Desa) kalau bisa jangan setiap tahun sekali tetapi setiap saat. Camat bisa mengumpulkan stakeholder terkait yang ada di wilayahnya,” katanya.

Menurut Supriadi, data kemiskinan ini bergerak secara dinamis dan bisa berubah setiap saat. Namun demikian, perubahan data kemiskinan yang sudah valid dan akurat ini harus dilakukan dengan benar dan dihadiri oleh semua pihak terkait. Sebab perubahan data yang dilakukan dengan benar tidak akan mendatangkan masalah.

“Mulai tahun 2019 ini, pendataan kemiskinan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan benar sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Terima kasih kami ucapkan atas kerja sama dari semua pihak sehingga pelaksanaan BDT kemiskinan bisa selesai,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo, H Achmad Arif, mengungkapkan rekapitulasi ini merupakan hasil verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan yang sudah dilaksanakan di semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

“Terima kasih kepada para petugas TKSK dan Camat yang telah melakukan tugas berat dengan waktu cepat. Karena data ini segera diminta oleh Ibu Bupati sebagai dasar program pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Nanti hasil dari pendataan kemiskinan ini akan dimasukkan di aplikasi SEPAKAT sehingga akan diketahui data kemiskinan by name by address untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2019-2023,” ujarnya.

H Arif. menerangkan data itu berubah dengan cepat karena ada yang menikah, pindah dan meninggal dunia. Oleh karena itu, diharapkan data ini benar-benar valid. Karena data kemiskinan ini merupakan data yang sangat penting bagi Kabupaten Probolinggo.

“Mohon kepada TKSK agar segera merapat ke Camat dan selalu berkoordinasi. Sebab Camat memerlukan informasi yang betul-betul valid dan akurat terkait data kemiskinan. Jika memang ada perubahan data kemiskinan segera lakukan perbaikan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dan sharing yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Supriyadi. Perwakilan dari Camat, TKSK dan Pendamping PKH diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan maupun pendapatnya.(inf/ind)