Bupati Hj Tantri, Menyampaikan Tuntutan Masyarakat Probolinggo ke Komisi VII DPR RI.

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE menyampaikan keluh kesah 600 KK (Kepala Keluarga) warga atau masyarakatnya yang sampai saat ini, belum teraliri penerangan lampu listrik Negara. Sementara di Kabupaten Probolinggo terdapat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan objek vital Nasional sebagai pemasok listrik terbesar se-Jawa Bali.

Keluh-kesah Bupati Hj Tantri, disampaikannya kepada HM Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik pada kompleks PLTU PT PJB UP Paiton, Jum’at (19/7/2019) siang.

Bupati Hj Puput Tantriana Sari SE, bersama para anggota DPR RI Komisi VII, saat menerima kunker (kunjungan kerja) wakil rakyat ini ke Probolinggo. Dan lokasi PLTU Paiton./indonesiapost.co

Diketahui sebelumnya bahwa 80,76% indeks elektrifikasi pada Kabupaten Probolinggo masih jauh dibawah standar elektrifikasi nasional yang sebesar 96%. Oleh karena itu untuk tahun 2020-2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah mengusulkan perluasan jaringan listrik pada 5 (lima) dusun yang notabene terletak pada daerah pelosok dan sangat terpencil.

“Namun kami yakin dengan komitmen PLN kita bisa upayakan bersama dan Insya Allah Pemkab Probolinggo akan mensupport penuh lahir dan batin. Sekaligus dalam hal ini kami mohon bantuan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia karena ada beberapa daerah yang harus melewati wilayah Perhutani,” kata Bupati Hj Tantri, dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat tersebut.

Pada kesempatan ini, Bupati Hj Tantri, tidak hanya menyampaikan permasalahan elektrifikasi, kepada person yang mewakili Kementrian ESDM dan KLHK, pihaknya juga menyampaikan permasalahan terkait penanganan dan pengolahan sampah serta penyediaan air bersih berupa sumur bor pada beberapa daerah yang acapkali mengalami kekurangan air bersih utamanya saat puncak kemarau.

Sedangkan desa yang rawan kekeringan pada musim kemarau, diantaranya, beberapa Desa di Kecamatan Tegalsiwalan, Leces, Banyuanyar dan kawasan wisata Bromo di Desa Wonotoro yang disebut Bupati Hj Tantri, sangat rawan terjadi kekeringan dan harus segera diprioritaskan. Begitu juga dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Krejengan, yang saat ini sudah overload juga harus segera disiapkan lokasi baru di wilayah barat untuk menopang penanganan sampah di wilayah barat Kabupaten Probolinggo.

“Melalui kesempatan ini juga kami titipkan beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo berupa proposal kepada kementrian terkait salah satunya adalah usulan pengadaan solar cell dan bantuan penyediaan teknologi pencari titik sumber air yang tepat. Hal ini adalah salah satu ikhtiar kami agar tidak sampai terjadi yang namanya gagal proyek,” tandasnya.

Menyikapi keluh kesah Bupati Probolinggo tersebut, Ridwan Hisjam mengatakan bahwa elektrifikasi bukanlah tanggung jawab PLN dan PJB. Namun mereka bisa mengupayakan CSR seperti penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau solar cell dengan kapasitas yang besar pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

Bupati Hj Puput Tantriana Sari SE, saat kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Selasa 8 Januari 2019.

Lebih lanjut, Ridwan, menyebut permasalahan elektrifikasi ini adalah sebuah ketimpangan keadilan masyarakat dari sebuah pembangunan yang seharusnya dapat memakmurkan masyarakat secara merata. Oleh karenanya pihaknya meminta secara langsung kepada Kementrian ESDM RI terutama dari Dirjen Ketenagalistrikan atau Energi Baru Terbarukan untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat.

“Salah satu cara yang bisa diupayakan Kementerian ESDM adalah melalui APBN yang tentunya juga bisa dialokasikan di Kabupaten Probolinggo. Nah, setelah itu baru boleh PLN masuk sebagai operator didalamnya. Untuk permasalahan air bersih, secepatnya kami akan kembali lagi bersama Badan Geologi untuk membicarakan langkah tepat ke depannya,” ungkap Ridwan Hisjam, menyambut positip atas permintaan Bupati Hj Tantri.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Ridwan, juga mengapresiasi kiprah PT PJB yang sudah selama 25 tahun telah beroperasi dan maju dengan pesat tanpa merusak lingkungan sekitar bahkan selalu mengupayakan pelestarian, tidak mengherankan jika kemudian meraih proper emas dari Kementerian LHK.

“Hal ini harus ditiru oleh industri lain khususnya perusahaan besar. Proper emas mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami lihat bidang CSR juga berjalan sangat baik, lingkungan hidup di sekitar industri juga bagus, pantainya asri malah saat ini menjelma menjadi sebuah destinasi wisata yang berwawasan lingkungan yang terjaga kelestariannya,” pungkasnya. (Inf/Ind)