Aneh..Wakil Rakyat Lawan Wakil Rakyat, Kini Lapor ke Kejari Sumenep

SUMENEP,Indonesiapost co – Aneh tapi nyata..!! Ada wakil rakyat lawan wakil rakyat. Terbukti, 2 anggota Dewan melaporkan pimpinannya DPRD Sumenep, ke Kejaksaan Negeri Kota Sumenep, Madura.

Lucunya, yang melapor dan yang dilaporkan itu, sama-sama wakil rakyat yang terhormat, yang setiap harinya selalu ngumpul kerja di gedung DPRD setempat.

Dalam laporan dari dua anggota Dewan, yakni, Zainal Arifin, Ketua Fraksi PDIP dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Akhmad Jazuli, menuntut soal menyalah gunaan dana perjalanan dinas (Perdin) yang dilakukan oleh tiga pimpinan DPRD Sumenep, diantaranya, Abd Hamid Ali Munir, Ketua dari fraksi PKB, Faisal Muhlis, Wakil Ketua dari PAN, dan Wakil Ketua, Achmad Salim, dari fraksi PPP.

Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir (berkaca mata) dan Ketua fraksi PDIP, Zainal Arifin, sebagai pelapor./indonesiapost.co

Seperti dilansir dibeberapa media online, menjelaskan, Ketua fraksi PDIP, Zainal Arifin mengatakan, ia bersama temannya dari fraksi Demokrat, Achmad Jazuli, tega melaporkan ke tiga pimpinannya karena diduga kuat melakukan penyelewengan anggaran perjalanan dinas, yakni nekad nyunnat uang anggaran 30 persen, dari biaya hotel di luar kota, Jakarta dan di Tangerang, beberapa waktu lalu.

“Sebagai pimpinan, seharusnya memberikan contoh yang baik pada anggotanya. Namun mereka, malah berani menggunakan anggaran yang sengaja direkayasa, atau ngemplang uang rakyat,” terang Zaenal seusai menghadap Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi SH, Jum’at (21/2/2020).

Namun oleh pihak Kejaksaan, lanjutnya, berkas pelaporan atas Pimpinan DPRD Sumenep itu, harus dilengkapi dengan data yang akurat. Sehingga minggu depan, Zainal, berjanji akan kembali datang ke Kejari Sumenep, dengan membawa berkas berikut sejumlah barang bukti lain.

“Minggu depan, pastinya kami lengkapi data dan beberapa saksi yang lain termasuk keterangan dari petugas hotel,” tambahnya.

Zainal merinci, materi atau data yang akan dilaporkan adalah tentang anggaran biaya penginapan, saat itu pimpinan Dewan melakukan kunjungan kerja ke luar kota, Jakarta dan Kota Tangerang, dengan anggaran Rp 8,5 juta per-orang, dalam waktu dua hari menginap di hotel dengan jumlah anggaran Rp 17 juta.

“Lucunya, saya tahu sendiri, tiga pimpinan itu, bermalam di hotel yang murah. Padahal, sesuai ketentuannya mereka itu harus menginap hotel berbintang. Sehingga mereka, sudah jelas nyunnat uang anggaran 30 persen, supaya mereka banyak untungnya. Berarti uang rakyat itu di kemplang. Dan seharusnya, kelebihan uang anggaran dikembalikan ke negara,” bebernya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi SH, mengatakan, bahwa kedatangan kedua Ketua fraksi itu, untuk konsultasi terkait rencana pelaporan tiga pimpinan dewan.

“Saya sudah bilang sama kedua fraksi itu, bahwa laporan bisa diproses bila ada data dan alat bukti yang lengkap. Namun kedua Ketua Fraksi berjanji, akan kembali lagi minggu depan, dengan membawa beberapa alat bukti perjalanan dinas tersebut,” aku Novan kepada sejumlah awak media.

Dikonfirmasi Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menyebut, mengambil 30 persen dari biaya hotel adalah haknya dan tidak ada penyelewengan anggaran..

“Masak tidak boleh mengambil 30 persen, itu kan hak saya. Hak saya mau menginap di mana saja dan itu boleh,” katanya.

Dalam peristiwa wakil rakyat lawan wakil rakyat, dianggap suatu kasus yang langka bagi kalangan politisi maupun beberapa ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Tak hanya masyarakat Sumenep, yang merasa geli dan risih mendengarnya, dari kalangan LSM diluar kota Sumenep, turut prihatin dan geli mendengar anggota Dewan main lapor lawan pimpinannya, sehingga terkesan tidak ada kekompakan kerja dan saling jegal.

Ketua fraksi PDIP, Zainal Arifin, dan Achmad Jazuli, dari fraksi Demokrat, sebagai pelapor. Namun Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, bantah sunat dana Perjalanan Dinas. Ketua LSM Permasa, HM Saudi Hasyim Jahur, berharap tabayyun./indonesiapost.co

Seperti yang disampaikan, HM Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Pekumpulan Maayarakat Bersatu) Kabupaten Probolinggo, sangat menyayangkan dan geli mendengarnya, bila ada wakil rakyat yang terhormat, main lapor ke ranah hukum terhadap pimpinannya.

Menurut Saudi, sebaiknya wakil rakyat itu melakukan tabayyun saja sebelum melangkah ke ranah hukum.

“Apa jeleknya, bila mereka itu lakukan tabayyun damai, dan saling memaafkan.” kata Saudi, mengaku hal biasa, antar politikus terjadi kesalah pahaman tapi dinamis, tidak harus saling jegal dan main lapor.

“Biasanya, hari ini politikus tukaran saling bentak. Besok paginya, rukun dan rangkulan lagi. Itulah politik adalah dinamis,” jelas Saudi, berharap kasus main lapor antar wakil rakyat di Sumenep itu, tidak sampai terjadi di kota yang lain.(ind/**)