LSM Permasa Dukung ICW Kritik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Indonesian Corruption Watch (ICW) sangat getol untuk memberantas korupsi dan kini mulai menganggap kerja KPK di era kepemimpinan Agus Raharfjo, kurang gregeten untuk mengungkap kasus korupsi lama khususnya korupsi kelas kakap.

Selama ini, ICW mencatat ada 17 perkara kasus lama koruosi kelas kakap belum diungkap hingga ke pengadilan Tipikor.

“Kepemimpinan pak Agus Rahardjo bersama 4 pimpinan yang lain, akan berakhir pada Desember 2019. Sedangkan saya mencatat masih 17 perkara kasus korupsi kakap belum diproses sampai tuntas,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 12 Mei 2019.

Belasan perkara itu tergolong kasus korupsi kelas kakap. Kurnia mencontohkan, beberapa kasus yang pengusutannya belum maksimal adalah kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Bank Century dan kasus Hambalang. Dalam kasus BLBI misalnya, Kurnia menyebut kerugian negara cukup besar, yakni Rp 4,58 triliun.

Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, saat di wawancarai Wartawan./indonesiapost.co

Kurnia mengatakan penuntasan kasus BLBI menjadi perhatian ICW. Sebab, kata dia, ada masa kadaluarsa dalam setiap penuntutan perkara pidana yakni 18 tahun. Dalam kasus BLBI, baru mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Syafruddin Arsyad Temenggung yang sudah divonis 15 tahun penjara di tingkat banding. Dia divonis bersalah karena merugikan negara saat meneken Surat Keterangan Lunas BLBI untuk pemilik saham Bank Dagang Negara Indonesia Sjamsul Nursalim pada 2004.

Melihat waktu kejadian tindak pidana dalam kasus itu, Kurnia mengatakan KPK hanya punya waktu hingga 2022 untuk menuntaskan kasus itu. “Kalau sudah melewati masa itu, KPK tidak bisa lagi menuntut perkara tersebut,” kata Kurnia, mendesak KPK segera menuntaskan kasus korupsi BLBI dan kasus lainnya.

Menanggapi hal ini, HM Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) yang berkantor di Probolinggo, Jatim, mendukung kritikan ICW mendesak KPK agar segera memproses kasus lama korupsi kelas kakap tersebut.

Pasalnya, selain KPK dinilai kurang gregetan memproses korupsi kelas kakap, KPK dinilai hanya bisanya mengungkap kasus koruspi kelas teri saja.

“ICW perlu diacungi jempol. Dan KPK harus lebih profesional bahwa harus mengutamakan kasus korupsi kelas kakap dulu yang dipreoritaskan, dan bukan main tangkap kelas teri yang dianggap berhasil ngungkap kasus korupsi.”kata Saud, sapaan tiap harinya, Selasa (14/5/19) dikantornya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Ketua Pengacara Dhipa Adista Justicia, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, dan Ketua LSM Permasa, HM Saudi Hasyim Jahur (pakai baju kaos warna biru, red).

Secara kasat mata, KPK memang harus diakui setiap hari berhasil mengungkap kasus korupsi hingga melakukan OTT terhadap pejabat yang nakal nekat korupsi.

“Memang sepintas, rakyat bangga tiap hari KPK tangkap terhadap pejabat yang korupsi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok masih ada yang berani berbuat korupsi,”kata Saud, tak habis pikir harus melangkah seperti apa KPK agar Indonesia bersih dari korupsi.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan wajar jika aspek-aspek tersebut disoroti oleh ICW.

“Tidak hanya ICW, semua warga atau kelompok harus menilai KPK dari approach masing-masing, dari sisi pendidikan, penindakan dan pencegahan,” kata Saut kepada wartawan, Senin (13/5/2019).

Terkait penilaian itu, Saut, sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih.

“Jadi terima kasih buat ICW yang sudah mendorong KPK,” ujarnya.

Karena itu, dia mengajak agar para pemuda terbaik bergabung ke KPK. Dengan begitu, meyakini kasus korupsi di Indonesia akan semakin tergerus.

“Mari kita kirim sebanyak dan sebaiknya-baiknya pemuda Indonesia ke KPK biar KPK semakin keren karena memenjarakan lebih banyak lagi orang jahat, biar efek jeranya lebih cepat lagi,” tegas Saut.

Seperti dilansir Tribunnews.com, adalah 17 kasus korupsi yang ICW anggap masih menjadi tunggakan untuk Agus cs:

-Suap Perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina
-Kasus bailout Bank Century
-Proyek Pembangunan di Hambalang
-Proyek Wisma Atlet Kemenpora di Sumsel.
-Suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indoneia (Cek Pelawat)
-Proyek SKRT Kementrian Kehutanan

  • Hibah Kereta Api dari Jepang di Kementerian Perhubungan
    -Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan
    -Pengadaan Simulator SIM di Dirlantas Polri
    -Pembangunan proyek PLTU Tarahan pada
    2004
    -“Rekening Gendut” oknum Jenderal Polisi
    -Kasus suap Badan Kemanan Laut
    -Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
    -Suap Rolls Royce ke petinggi PT Garuda Indonesia
    -Kasus BLBI
    -Kasus Pelindo II
    -Kasus e-KTP.(bun/ind)