Wakil Pimpinan Komisi IV DPR RI, Bakal Bentuk Panja Bersama Kementan, Terkait Dugaan Penyimpangan Kadar Netrogen (N) Pupuk.

PROBOLINGGO,Indonesiapost.co – Dengan kelangkaan pupuk subsidi dan adanya dugaan penyimpangan kadar Netrogen (N) pada kwalitas pupuk subsidi, menjadikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin Msi, akan membentuk Panja (Panitia Kerja) bersama Kementrian Pertanian RI.

Dibentuknya Panja itu, menurut H Hasan, sapaan akrabnya, karena banyak keluhan dari para petani bahwa selain kelangkaan pupuk subsidi dan juga Pabrikan diduga menurunkan kwalitas kadar pupuk, tidak sesuai dengan standart yang ditentukan.

Wakil Pimpinan Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin Msi, Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta./Indonesiapost.co

“Jenis pupuk urea subsidi, kadar Netrogen nya ( N ) 46 %. Sedangkan pupuk non subsidi jenis urea, kadar netrogen nya (N) sama 46 %. Namun dugaan petani, ada pupuk subsidi berkwalitas rendah dengan kadar Netrogennya dibawah 46 %. Oleh karenanya, saya bakal mengundang Mentri Pertanian, untuk membentuk panja,” kata H Hasan Aminuddin, saat berdialog dengan para tokoh petani di Pondok Hati, Kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jumat (21/8/2020).

Menurut mantan Bupati Probolinggo dua periode 2003-2013 ini, sangat menyesalkan bila ada pabrikan ada upaya menurunkan kwalitas atau kadar pupuk khususnya pupuk subsidi.

“Adanya Panja nanti, kita bisa mengudang pabrikan, apakah benar kwalitas kadar pupuk tidak sesuai dengan standart, dan sekaligus kita bisa tahu, apa penyebab pupuk subsidi langka di lapangan,” kata H Hasan, mengaku dirinya tak bisa dikibulin pabrikan, karena ia sejak kecil jadi anak petani yang sukses di Kota Kraksaan.

Salah satu tokoh petani, H Abd Rasit SE, warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, mendengar Wakil ketua Komisi IV DPR RI bakal membentuk Panja, sangat bersenang hati dan berharap kedepan Pabrikan ada keterbukaan tentang uji mutu ( di LaB), sehingga kadar pupuk subsidi sesuai harapan petani berkwalitas baik.

Salah satu petani Probolinggo, H Abd Rasit SE, bersama istri Hj Sumarmi Rasit SE, Ketua Komisi C, DPRD Kab Probolinggo Fraksi Nasdem./hm saudi hasyim jahur

Yang paling dibutuhkan petani, kata H Rasit, keberadaan pupuk subsidi tidak langka di lapangan, dan berharap pupuk selalu terpenuhi pada setiap masa tanam.

“Sebetulnya harga pupuk dinaikan tidak masalah bagi petani, asalkan kebutuhan pupuk dilapangan terpenuhi. Kalau pengiriman pupuk tidak tepat waktu, akan terjadi penurunan produktivitas tanaman, dan pada akhirnya, hasil pertanian tidak bagus dan menurun hasil panennya,” jelas H Rasit, mengaku perbedaan harga pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi sangat jauh.

Kalau pupuk urea subsidi Rp. 180.000 / kwt. Adapun harga pupuk non subsidi Rp. 580.000 / Kwt.

Sehingga petani, tetap membeli pupuk subsidi walau pupuknya langka, karena pupuk non subsidi sangat mahal harganya Rp 580 ribu/per Kwt.(sid/ind)