Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Protes Keras, Impor Bawang Putih dan Bawang Bombai.

JAKARTA,Indonesiapoat.co – Sebagai wakil rakyat, sangatlah wajib membela rakyat demi kesejahteraan dan hidup nyaman bagi bangsa khususnya di kalangan petani.

Apalagi, ada kebijakan Mentri Perdagangan, Agus Suparmanto, akan impor bawang merah, bawang bombai, dan gula, yang sangat merugikan kehidupan para petani. Maka kebijakan itu, perlu ditolak agar tidak sampai terjadi impor bawang dan gula.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin, protes keras terhadap kebijakan Mentri Perdagangan, Agus Suparmanto, yang telah membuka luas kran impor gula, bawang putih dan bawang bombay.

Sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal, Menteri Perdagangan, menyatakan, saat ini terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih mencapai lebih dari 60 persen. Sehingga langkah impor bawang putih dan bawang bombai, diklaim Agus, sebagai langkah stabilisasi harga dalam rangka penanganan Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin, saat Reses gelombang ke II tahun 2020 di Kota dan Kabupaten Probolinggo./Indonesiapost.co

Dikatakan H Hasan, Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, adalah kebijakan Kementerian Perdagangan ini, merupakan kebijakan akal-akalan. Bahkan kebijakan ini, dapat merugikan petani dan menggerogoti upaya swasembada bawang putih Indonesia.  

“Semangat di Nawa Cita itu membangun kemandirian untuk ketahanan pangan. Indonesia tidak menutup kesempatan Impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun syarat impor dan kewajiban tanam 5% itu, mutlak harus dipenuhi sebagai upaya menuju swasembada petani,” tegasnya 

Lebih jauh dijelaskan, H Hasan, sapaan akrabnya, bahwa paa tahun 2017 Pemerintah sudah tegas dengan langkah menuju swasembadanya melalui penyiapan 1.900 Ha lahan tanam bawang putih. Tahun 2019 lalu, sudah ada 110 Kabupaten yang menanam bawang putih di 20-30 ribu hektar lahan.

Tahun 2020 ini diproyeksikan akan terdapat 40-60 ribu Ha yang siap, dan 2021 akan mencapai 80-100 ribu hektar. Kementerian Pertanian sendiri mengakui telah menghitung ada 600 ribu hektar lahan yang siap untuk ditanam bawang putih.

“Kebijakan Swasembada ini harusnya di dukung dengan tetap patuh pada syarat yang harus dipenuhi oleh Importir. Bukan membiarkan importir tertentu melenggang tanpa memenuhi syarat impor dengan dalih stabilisasi harga,” katanya. 

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur II partai Nasdem ini, mengatakan, kebijakan impor bawang putih yang diteken Kementerian Perdagangan patut dicurigai diarahkan oleh importir nakal yang bekerja sama dengan supplier. Bahkan menurutnya tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli dan kartel dalam kebijakan pembukaan keran impor saat ini. 

“Kita sedang menghadapi situasi yang cukup perlu perhatian lebih. Ekonomi rakyat harus tetap hidup dalam situasi tekanan ekonomi dan persebaran Covid-19. Akan tetapi, petani harus diberi kesempatan untuk kembali berjaya, dengan pola kemitraaan bersama importir yang diwajibkan investasi 5% di dalam negeri. Mendag harusnya mendukung ini, bukan malah bikin kebijakan ugal-ugalan,” kesal H Hasan, berharap kebijakan Mentri Perdagangan perlu dikaji ulang.

H Hasan, mantan Bupati Probolinggo dua periode 2003-2013 ini, menilai impor bawang putih kemungkinan besar akan datang dari Cina karena negara tersebut merupakan supplier lebih dari 90% bawang putih Indonesia.

“Dengan kondisi yang demikian, potensi monopoli dan terbentuknya kartel akan terbuka. Pemerintah telah berupaya meminimalisir monopoli dan terbentuknya kartel bawang putih dengan menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi importir,” pungkasnya.(aud/ind)