Uang Tol Tidak Cair, Ketua LSM Permasa Mengadu ke Presiden Jokowi.

PROBOLINGGO,indonesiapost.co – Diduga karena ingkar janji dan mengulur-ulur waktu pencairan uang ganti untung jalan tol Paspro Seksi IV (Kec Leces-Kec Gending), Kabupaten Probolinggo, yang dijanjikan oleh pihak PT Waskita, akhirnya calon terdampak, HM Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) mengadu ke Presiden, H Jokowi di Jakarta.

Pengaduan yang berbentuk surat itu, dikirim ke Istana Negara pada hari ini, Senin (6/5/2019), dengan tembusan Menteri PUPR, Menteri BUMN, President Director PT Waskita, Gubernur Jatim, Bupati Probolinggo, BPN Kab Probolinggo, Camat Banyuanyar dan Camat Gending, dengan melalui kantor pos secara kilat khusus.

Dijelaskan dalam surat pengaduan pada Presiden, H Jokowi, bahwa pada tgl 5 April 2018 lalu, ratusan calon terdampak yang mempunyai tanah sawah terkena proyek jalan tol Paspro Seksi IV, di Desa Banyuanyar tengah dan Desa Liprak kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kab Probolinggo, diundang rapat di balai Desa Banyuanyar tengah oleh pihak PT Waskita yang diwakilkan petugas PPK (Pejabat Pembuat Kometmen).

Presiden H Jokowi bersama istri, Hj Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden, H Yusup Kalla, bersama istri Hj Mufidah Jusuf Kalla, sedang berada dihalaman Istana Presiden di Jakarta./indonesiapost.co

Saat itu yang ikut hadir, petugas perwakilan Gubernur Jatim, BPN Provinsi Jatim, dan BPN Kabupaten Probolinggo.

“Hasil rapat itu, calon terdampak termasuk kami dinyatakan positip, kalau sawahnya terkena proyek jalan tol. InsyaAllah akhir tahun 2018, para calon terdampak bakal menerima uang ganti untung itu,”kata H Saud, menirukan ucapan petugas PPK, Agus Winarno, sambil menjelaskan masih ada beberapa tahapan yang perlu diproses termasuk pendataan kelengkapan administrasi kepemilikan tanah.

Para calon terdampak, mengetahui tanah sawahnya terkena jalan tol, menjadikan senang karena harga tanah yang terkena proyek jalan tol sangat tinggi berkisar Rp 8,5 M lebih per hektarnya.

Pihak PT Waskita yang diwakilkan petugas PPK, dan Para terdampak jalan tol saat melakukan pertemuan di halaman kantor Desa Banyuanyar Tengah, Kec Banyuanyar./indonesiapost.co

Sehingga para calon terdampak berharap-harap, bulan Desember 2018 uang ganti untung jalan tol itu sudah bisa diterimanya.

Ditunggu sampai bulan Desember 2018, ternyata uang ganti untung belum juga cair, bahkan pihak PT Waskita (PPK), mengundang kembali para calon terdampak pada tanggal 5 Desember 2018 yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Banyuanyar.

Hasil rapat atau pertemuan yang kedua kalinya itu, dijanjikan oleh petugas PPK sebagai wakil PT Waskita, bahwa pencairan uang ganti untung itu diperkirakan cair bulan Pebruari 2019.

“Kami sangat senang dan berbunga-bunga mendengar bulan Pebruari 2019, InsyaAllah uang ganti untung jalan tol itu akan cair.”aku H Saud, sapaan akrabnya.

Surat Lsm Permasa ke Presiden H Jokowi./hm saud

Namun sampai bulan Pebruari 2019, bukannya pencairan uang yang didapat. Ternyata calon terdampak diajak rapat lagi yang ketiga kalinya dilaksanakan di balai Desa Liprak kulon, Kec Banyuanyar.

“Hasil rapat, petugas BPN hanya mendata ulang kelengkapan surat-surat kepemilikan tanah. Dan saat itu, petugas berjanji tidak akan lama lagi, uang ganti untung bakal Cair. Tapi ditunggu hingga bulan Mei 2019 ini, juga belum Cair,”kesal H Saud, hingga hilang kesabarannya mengadu ke Presiden, H Jokowi.

“Setelah kami mengadu ke bapak Presiden, semoga sebelum hari raya ini, uang ganti untung itu bisa cair.”harap H Saud, mengaku bila sampai hari Raya belum juga cair, berjanji akan mengajak para terdampak menemui Presiden H Jokowi, di Istana Merdeka Jarkata.

Data dilapangan adanya keterlambatan uang ganti untung jalan tol itu, karena ada dugaan kurang komunikasi antara BPN Kab Probolinggo dengan aparat Dinas Pertanian Kab Probolinggo.

Biasanya, setelah petugas BPN mendata ulang surat kelengkapan kepemilikan tanah selesai di data, petugas dari Dinas Pertanian turut mendata banyaknya tanaman yang tumbuh diatas tanah yang terkena jalan tol tersebut. Namun hingga kini tidak ada petugas Pertanian datang ke Desa untuk ngecek tanaman yang tumbuh di atas sawah itu.

Menurut petugas Pertanian Kab Probolinggo, biasanya ada surat dari BPN meminta agar Dinas Pertanian segera mendata tanaman yang tumbuh di sawah milik calon terdampak.

“Sewaktu proyek jalan tol seksi III (Pasuruan-Leces), dinas Pertanian pernah dikirimi surat dari BPN untuk mendata tanaman diatas tanah yang kena tol. Makanya proyeknya sudah selesai.”

“Namun proyek jalan tol Paspro Seksi IV (Leces-Gending), sampai saat ini pihak Dinas Pertanian belum menerima surat dari BPN.”terang mantan Kadis Pertanian, H Hasyim, Sabtu (4/5/19), dan mengaku sudah sebulan lalu pindah tugas menjabat Kepala BLH Kab Probolinggo.(udin/ind)