Terkait Pemberangkatan Haji. Anggota Komisi VIII DPR RI Marah, Mentri Agama Meminta Maaf.

JAKARTA,Indonesiapost.co –
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6), sempat marah-marah terkait Menteri Agama, Fachrul Razi, tak melibatkan DPR, dalam memutuskan pembatalan ibadah haji tahun 2020.

Dengan jiwa besar, Mentri Agama, Fachrul Razi, meminta maaf secara terbuka, karena menganggap ia terlalu cepat membuat keputusan, dan tanpa kordinasi dengan Komisi VIII DPR, yang telah membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini.

Padahal, menurut Mentri Agama, Fachrul, sapaan akrabnya, dengan membatalkan ibadah haji 2020, dinilai berbagai pihak sudah tepat, karena pemerintah mengedepankan kesehatan calon jemaah, terkait pandemi virus covid 19 atau virus corona.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi menghaturkan maaf, kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Atas kejadian ini,” ucapnya.

Seperti yang dilansir beberapa media online, bahwa Mentri Agama, Fachrul, dengan polosnya mengaku berinisiatif sendiri, mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Haji 1441 Hijriah/2020 M.

Ia pun mengakui, telah mengabaikan rekomendasi rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, dan seharusnya Menag melibatkan DPR sebelum memutuskan pembatalan haji tersebut.

“Kesalahan yang terjadi bukan dari Kementerian Agama, tapi dari saya Menteri Agama Republik Indonesia,” jelasnya.

Mentri Agama, Fachrul Razi, dan Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR./Indonesiapost.co

Mendapat penjelasan yang sangat polos dari Menag, Fahrul itu, tidak membuat pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR, terus bersabar, namun wakil rakyat itu masih tampak tidak menerimanya. Bahkan saat itu rapat tambah memanas. Satu per satu anggota komisi, yang membidangi persoalan agama di DPR itu mencecar Fachrul.

Salah satu anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis, menilai Fachrul, tidak menghormati DPR. Ia pun mengancam akan melaporkan itu ke Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Kemenag dan Komisi VIII DPR sudah sepakat untuk memutuskan bersama nasib pemberangkatan haji lewat rapat kerja 4 Juni. Hal itu wajib dilakukan jika Arab Saudi tak kunjung memberikan kepastian sampai 1 Juni.

Nyatanya, Fachrul mengabaikan kesepakatan tersebut. DPR pun merasa disepelekan.

“Saya melihatnya objektif saja, saya harus sampaikan ini. Pak Menteri dianggap sepele DPR ini. Kami punya hak interpelasi, angket, untuk menyurati, mengadu pada Presiden,” kesal John, panggilan tiap harinya.

Begitu juga, Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, menilai pembatalan pemberangkatan haji tidak bisa ditetapkan hanya dengan level keputusan Menteri Agama (KMA), tetapi mestinya melalui Keputusan Presiden (Kepres) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

“Karena di dalamnya ada komponen BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), yang dasarnya adalah Keppres,” terang Ace, dengan wajah kecut.

Kekesalan itu, diteruskan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI yang lain, Yandri Susanto, mengatakan, pihaknya masih ingin mengkaji kembali kebijakan itu.

“DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020, tentang Pembatalan keberangkatan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H,” kata dia, membacakan salah satu poin hasil rekomendasi rapat tersebut.

Kemarahan anggota Komisi VIII DPR RI, jauh sebelumnya, Mentri Agama, membatalkan sepihak tanpa sepengetahuan Dewan, dengan alasan situasinya kurang mendukung, karena pandemi virus corona tengah mewabah secara global.

Kemenag menyatakan tak ada kecukupan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2020, bagi calon jamaah asal Indonesia bila menunggu kepastian keberangkatan dari pihak Arab Saudi.

Sebab, berbagai persiapan, mulai dari pengurusan visa hingga menjalankan protokol kesehatan wajib dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo, menilai keputusan Fachrul untuk tak memberangkatkan jemaah haji Indonesia di tengah pandemi Corona sudah tepat.

“Ya, sudah benar [keputusan Menag] itu. Arab Saudi sendiri kan belum ada kepastian. Padahal haji kan yg disiapkan banyak, mulai persiapannya, jadwalnya juga kan harus pasti,” kata Agus.

Agus memandang proses Fachrul tak melibatkan DPR dalam keputusan tersebut hanya bagian dari etika dalam bernegara saja. Meski demikian, ia menilai pembuat kebijakan mesti mendahulukan keselamatan masyarakat.

“Jadi enggak ada aturan khusus yang itu. Itu tata cara etika ketatanegaraan saja,” kata dia.

Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mendukung keputusan pemerintah itu karena mendahulukan keselamatan warga.

“Sesuai ketentuan Islam, keamanan adalah salah satu syarat utama pelaksanaan ibadah haji. Demi kemaslahatan bersama ada baiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan dengan seksama untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji 1441 H,” ujarnya.(ind/rab)