Pemerintah Bantu Pesantren, Madrasah Diniyah, Pendidikan Al-Quran Rp 2,6 T, “Terbukti”. Untuk Dapat Bantuan, Ini Caranya.

JAKARTA,Indonesiapost.co – Pada hari Rabu (8/7/2020) Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin didampingi Menag, Fachrul Razi berkunjung, ke Pesantren Assobariyyah, Sukabumi. Wapres dan Menag meninjau kesiapan penerapan normal baru di pesantren sekaligus menyapa dan menyemangati para santri.

Pada kesempatan ini, Wapres menegaskan komitmen Pemerintah untuk memberikan perhatian ke lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah diniyah, hingga lembaga pendidikan Al-Quran.

Perhatian ditingkatkan utamanya di masa pandemi agar pesantren bisa survive dari Covid-19. Karenanya, pesantren juga harus dipersiapkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan aman dari Covid.

Pemerintah memiliki perhatian ke pesantren, diniyah dan pendidikan Al Quran dan menyediakan bantuan dana sebesar Rp. 2,6 Triyun.

Menteri Agama, Fachrul Razi, dalam jumpa pers./indonesiapost.co

Seperti yang dilandir Dakwah NU online dan Siaran Pers Kementerian Agama, Selasa (21/7/2020), menyatakan bahwa usulan Kemenag terkait anggaran bantuan sebesar Rp. 2,6 T untuk pesantren dan lembaga pendidikan Keagmaan Islam sudah disetujui. Pemerintah sudah alokasikan anggaran tersebut pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.

Bantuan senilai Rp. 2,6 T tersebut berupa:

  • Bantuan Operasional Pendidikan (BOP): 2,4 T
    – Rp. 645,7 miliar untuk 21.173 pesantren (14.906 kategori kecil mendapat Rp 25 juta, 4.032 kategori sedang mendapat Rp 40 juta, dan 2.235 kategori besar mendapat Rp 50 Juta)
    – Rp 621,5 miliar untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) (@Rp 10 juta)
    – Rp 1,1 triliun untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ) (@Rp 10 juta)
    Bantuan Pembelajaran Daring sebesar Rp 211,73 miliar untuk 14.115 lembaga (@Rp 15 juta, diberikan perbulan Rp 5 Juta selama tiga bulan)
    Prosedur Mendapat Bantuan Operasional (BOP) Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Covid-19

Ketentuan:

  • BOP diberikan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, serta terdaftar pada Kantor Kementerian Agama. Status terdaftar ini dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga.
    BOP berbentuk bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat/DIPA Daerah Tahun 2020.
    BOP ini dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan kegamaan Islam. Misalnya, untuk membayar listrik, air, dan keamanan. BOP juga bisa digunakan untuk pembiayaan protokol kesehatan, misalnya; sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan disinfektan, wastafel, dan alat kebersihan. Bantuan boleh juga digunakan untuk pembiayaan hal lain yang mendukung penerapan protokol kesehatan.

Prosedur:
Untuk mendapatkan bantuan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam harus mengikuti prosedur berikut:

Pengajuan bantuan dilakukan melalui usulan langsung pesantren dan pendidikan keagamaan dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag/Kanwil Kemenag Provinsi /Kantor Kemenag Kab/Kota.

Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dikirimkan ke alamat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag/Kanwil Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota.

Nama Pesantren dan lembaga keagamaan Islam yang mengajukan bantuan akan dimasukan dalam daftar pemohon BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menetapkan Surat Keputusan penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 yang disahkan oleh KPA. Dana akan disalurkan secara langsung ke rekening Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam penerima bantuan, dan tidak ada potongan dalam bentuk apapun.

Bila ada oknum yang meminta fee dengan mengatasnamakan Kemenag, segera lapor ke Kementerian Agama Pusat, Provinsi, atau Kab/Kota.

Sumber : Siaran Pers Kementerian Agama RI.(ind/**)