Mantan Pimpinan Komisi II DPR RI, Yasonna Laoly, Dipanggil Kembali KPK Terkait Kasus E-KTP

JAKARTA,Indonesiapost.co
Mantan Pimpinan Komisi II DPR RI, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, hari Selasa, 25 Juni 2019, ini dipanggil dan diperiksa kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-KTP.

Dia tiba di kantor KPK hari Selasa ini, sekira pukul 10.00 Wib. Sedangkan Yasonna akan dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi atas tersangka, Markus Nari, mantan anggota Komisi II DPR, yang bakal diseret Pengadilan Tipikor.
“Yasonna Laoly akan dimintai keterangannya selaku saksi untuk melengkapi berkas tersangka MN (Markus Nari),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah lewat pesan singkat, Selasa, 25 Juni 2019.

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, dan tersangka Markus Nari, dan mantan pimpinan Komisi II DPR RI, Yasonna Laoly, saat dipanggil KPK sebagai saksi kasus e-KTP di Jakarta./indonesiapost.co

Yasonna Laoly ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Yasonna disebut menerima uang USD 84 ribu hasil dari korupsi e-KTP.

“Perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain, yaitu Yasonna Laoly sejumlah USD 84 ribu,” ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017) lalu.

Selain Yasonna, KPK juga memanggil mantan anggota DPR, Taufiq Effendi. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk perkara e-KTP.

Pada Senin kemarin, penyidik KPK memeriksa mantan Ketua Banggar DPR, Melchias Marcus Mekeng, terkait kasus e-KTP. Ketua Fraksi Golkar di DPR itu pun diperiksa sebagai saksi untuk koleganya di DPR, Markus Nari. “Arif Wibowo (anggota DPR-RI periode 2014-2019) juga dipanggil bersamaan dengan Taufiq Effendi sebagai saksi,” jelas Febri. 

Selain itu, KPK juga memanggil mantan pimpinan Komisi II DPR, Chairumman Harahap dan Agun Gunandjar Sudarsa terkait perkara sama.

Pada kasus e-KTP, semua saksi yang dipanggil itu sudah beberapa kali dipanggil untuk pemberkasan tersangka lain. Di antaranya saat KPK menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Markus Nari merupakan tersangka kedelapan dalam kasus e-KTP ini. Markus telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP sejak 2017 silam. Sementara itu, KPK menahan Markus Nari pada Senin (1/4/2019) malam.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dan HM Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) Probolinggo, Jatim./indonesiapost.co

Seperti yang dilansir Kompas.com bahwa terungkapnya 37 anggota DPR RI yang diduga terlibat korupsi e-KTP setelah mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto bernyanyi didepan Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/9/2018) lalu.

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, semula menyebut sembilan nama anggota dan mantan anggota DPR yang diduga menerima uang dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Beberapa nama yang disebut adalah mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Tapi, yang jelas saya pernah dikonfrontasi dengan keponakan saya oleh penyidik KPK. Saat itu, Irvanto keponakan saya mengaku memberikan uang kepada beberapa orang sebesar 3,5 juta dollar AS,” ujar Novanto kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Novanto, saat dikonfrontasi, Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakannya, mengaku menyerahkan uang kepada sejumlah anggota DPR. Masing-masing yakni Chairuman Harahap 500.000 dollar AS, M Jafar Hafsah 100.000 dollar AS, dan Ade Komarudin 700.000 dollar AS.

Kemudian, Agun Gunandjar Sudarsa 1 juta dollar AS. Lalu, Melchias Markus Mekeng dan Markus Nari masing-masing 500.000 dollar AS.

“Mekeng dan Markus Nari diberi di ruangan saya di ruang ketua fraksi Golkar. Ivan memberi atas perintah Andi 1 juta dollar AS,” kata Novanto.

Selain itu, Olly Dondokambey 500.000 dollar AS, Mirwan Amir 500.000 dollar AS, dan Tamsil Linrung.

Menurut Novanto, uang tersebut diberikan oleh Irvanto atas perintah dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menurut Novanto, salah satu penyerahan uang disaksikan juga oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Selain itu, jaksa KPK juga menyebut dalam surat dakwaan, ada 37 anggota Komisi II DPR RI yang menerima sejumlah uang.

Dari ke 37 anggota Komisi II DPR RI, KPK juga pernah memeriksa politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain, asal Kota Probolinggo Jatim, dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP).

Abdul Malik Haramain yang merupakan mantan anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PKB itu sudah pernah diperiksa KPK.

Dalam dakwaan Jaksa KPK menjelaskan, bahwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, (Irman), dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, (Sugiharto), menjelaskan, nama Abdul Malik Haramain, yang saat itu sebagai mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR RI disebut menerima 37 ribu dolar AS.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dan HM Saudi Hasyim Jahur, Ketua LSM Permasa (Perkumpulan Masyarakat Bersatu) Probolinggo, Jatim./indonesiapost.co

Menanggapi hal ini, Ketua LSM Permasa (Peekumpulan Masyarakat Bersatu) Probolinggo, HM Saudi Hasyim Jahur, berdoa semoga para anggota DPR RI Komisi II yang diduga terlibat kasus E-KTP, khususnya, Malik Haramain, warga Kota Probolinggo, tidak sampai terseret ke Pengadilan Tipikor.

Pasalnya, dugaan korupsi e-KTP hanya berdasar dari nyanyian Setya Novanto dan keterangan dari, Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta keterangan, dari, Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

“Saya berharap, kasus e-KTP ini terus berlanjut dan tidak mandek. Sehingga pengungkapan kasus korupsi e-TKP ini tidak terkesan tebang pilih,” pinta, Saudi, yakin KPK tidak main-main dan serius mengungkap kasus E-KTP sampai tuntas, karena uang milik rakyat itu sebesar Rp 2,3 triliun yang dibuat banca’an korupsi. Terlalu.!!!(***)