Komisaris Jendral Pol (P) Dr Anang Iskandar, SIK, SH, Siap Jadi Saksi Kasus Artis Komidian Nunung

JAKARTA,Indonesiapost.co – Setelah Ditangkapnya artis komedian, Nunung Srimulat suaminya, Juli Jan Sambiran, dalam kasus narkoba oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, pada Jumat (19/7/2019) lalu, kini penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memberikan hasil asesment rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, akhirnya diumumkan juga oleh petugas penyidik Narkoba.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Argo Yuwono, menjelaskan, dari surat hasil assesment itu menyatakan bahwa Nunung yang dikenal pemain Srimulat dan suaminya July Jan Sambira, telah direkomendasikan untuk direhabilitasi secara medis dan direhabilitasi secara sosial, akibat ketergantungannya atas narkotika jenis sabu tersebut.

Mantan petinggi BNN, Komjen Pol (P) Dr Anang Iskandar, dan
Kombes Pol Argo Yuwono, S.I.K., M.Si, Kabid Humas Polda Metro Jaya./indonesiapost.co

“Intinya hasil assesment itu adalah bahwa tersangka NN dan JJ karena penyalahgunaan narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial, sesuai ketentuan yang berlaku di UU Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum,” kata Argo di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Rabu (7/8/19).

“Dan yang kedua, bahwa program rehabilitasi dilakukan dengan rawat inap di lembaga pemasyarakatan atau lapas sampai selesainya program rehabilitasi itu,” kata Argo.

Karenanya kata, Argo, hasil assesment ini tidak mempengaruhi proses hukum terhadap Nunung dan suami yang sedang berjalan.

“Dimana berkas perkara mereka sudah dilimpahkan penyidik ke Kejati DKI. Dan kita masih menunggu hasil pemeriksaan kejaksaan apakah berkas sudah dinyatakan lengkap atau belum,” jelas Argo.

Bila berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka kedua tersangka diserahkan pada Jaksa penuntut umum dan seterusnya Nunung bersama suaminya, Juli Jan Sambiran, diajukan ke Pengadilan untuk disidang perkaranya.

Didalam sidang inilah nanti, ada perhatian tersendiri bagi mantan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional), Komjen Pol. Purn. Dr. Anang Iskandar, SIK, SH, MH, siap untuk menjadi saksi ahli dalam kasus yang menimpa komedian Nunung dan suaminya yang terjerat kasus narkoba itu.

Mantan petinggi BNN, Komjen Pol (P) Dr Anang Iskandar, bersama Brigjen Pol (P) Drs Siswandi./hm saudi hasyim jahur

Dalam keterangan persnya, Anang Iskandar, menjelaskan, ketertarikannya atas kasus yang menimpa artis komedian Srimulat Nunung, dan suaminya, soal pemberian hukuman atas kasus pecandu dan korban narkoba antara penjara dengan rehabilitasi. Kata sang jendral bintang 3 ini, adalah dudukan pada porsi hukum.

“Kalau korban penyalahguna dan pecandu narkoba itu wajib hukumnya untuk direhabilitasi. Jangan dikriminalisasikan di penjara,” tandas Anang Iskandar, Jumat (9/8/19) pada Wartawan.

Seperti dilansir www.siswandi.id, dijelaskan, tentang turun gunung, Komjen Pol (P) Anang Iskandar, untuk menjadi saksi ahli kasus, Nunung, juga tidak terlepas dari adanya curhatan keluarga yang menjadi korban kriminalisasi kasus narkotika.

Tiga elemen dasar yang mampu menyelesaikan persoalan narkoba dari perspektif hukum.

Menurut mantan petinggi BNN, Anang Iskandar, merinci tiga elemen dimaksud. Pertama, konten dari hukum itu sendiri sebutlah Undang Undang. Kedua, struktur mulai penyidik, jaksa penuntut umum (JPU), hakim, dan pengacara sebagaimana dikenal dengan Criminal Justice System. dan ketiga, budaya hukum.

Memotret soal narkoba yang diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, disadari atau tidak, ada kelemahan dalam rumusan pasal 111 dan 112.

Logika sederhana, kata Anang, orang menggunakan narkotika pasti memiliki dan menguasai dulu. Dua pasal ini yang memicu sulit membedakan pengguna dan pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Mahkamah Agung sadar dan paham dengan persoalan ini sehingga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010. Namun demikian dalam implementasinya hampir kebanyakan hakim di Indonesia melanggar SEMA tersebut.

Masalahnya, Mahkamah Agung tidak serta merta menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar Surat Edaran tersebut. Persoalan selanjutnya apakah sulit merubah rumusan pasal 111 dan 112. “Jawabannya dua, yakni sulit dan mudah,” tandas Anang.

Mantan petinggi BNN, Komjen Pol (P) Dr Anang Iskandar, bersama Brigjen Pol (P) Drs Siswandi di acara ulang tahun (HUT) Ke 2 Gerakan Peduli Anti Narkoba (GPAN), bersama para undangan di ruangan aula BNN Jakarta, 14 April 2018./Indonesiapost.co

Sulit, karena perubahan UU itu harus melalui proses politik di DPR. Tetapi menjadi mudah kalau dukungan politik kuat untuk merubah rumusan pasal tersebut. Ini dari aspek konten Undang Undang kedua struktur penyidik JPU, hakim, pengacara ada kecenderungan mengabaikan amanat UU.

Proses penanganan perkara narkoba harus masuk kategori yang diprioritaskan dari perkara lain. Faktanya, hampir kebanyakan penyidik JPU maupun hakim menggunakan waktu maksimal sesuai kewenangannya. “Ngapain dipercepat kalau bisa dilamakan,” ujarnya. 

Aspek budaya hampir kebanyakan keluarga yang memiliki persoalan narkoba dan sudah masuk ranah penegakan hukum selalu mencari jalan pintas. “Kalau ada uang dan mampu, kenapa tidak menyogok. Di sinilah titik krusial, dan puncaknya adalah transaksional,” ungkap Anang.

Di sisi lain Anang menilai, rumitnya masalah tersebut akan mudah jika kekuasaan ambil bagian memperbaiki konten struktur yang akhirnya akan berdampak kepada peningkatan budaya hukum. “Pertanyaannya mimpi di siang bolong ataukah realistis?” pungkas Anang.(sis/ind)