Ketum GPAN Drs Siswandi: “Seharusnya, Tim Komisi Kejaksaan, Juga Periksa JPU Yang Nuntut Ringan Bandar Narkoba”.

JAKARTA,Indonesiapost.co – Komisi Kejaksaan dengan tegas memanggil dan memeriksa tim jaksa penuntut umum (JPU), yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap korban, Novel Baswedan, karena JPU membuat tuntutan ringan pada dua terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, yang hanya dituntut 1 tahun penjara.

“Ya mas, ada enam anggota tim jaksa penuntut umum, sekarang sudah dimulai (pemeriksaan),” kata Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, pada Wartawan Kamis (23/7/2020) kemarin.

Ketum GPAN, Brigjen Pol P ADV Drs Siswandi, bersama pengurus GPAN yang lain/Indonesiapost.co

Menanggapi hal itu, mantan petinggi BNN, Brigjen Pol (P) ADV Drs Siswandi, Ketua Umum GPAN (Generasi Peduli Anti Narkoba), yang sangat getol berjuang untuk memberantas bandar narkoba, mengaku heran pada Tim Komisi Kejaksaan, karena hanya memanggil dan memeriksa JPU kasus Novel Baswedan, yang diprioritaskan untuk ditindak tegas, bila terbukti bersalah.

Sedangkan kasus bandar dan sindikat narkoba, dengan barang bukti (BB) 42 Kg sabu, yang juga dituntut ringan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) hanya 3 tahun penjara, sampai saat ini tidak ada langkah dari Tim Komisi Kejaksaan, untuk memanggil dan memeriksa, sebagai oknum Jaksa yang nakal.

Menurut Siswandi, sangat menyayangkan bagi penegak hukum, oknum Jaksa dan oknum Hakim, yang telah memutus perkara narkoba, hanya dituntut dan dihukum ringan, bagi bandar dan sindikat narkoba dengan barang bukti lebih 42 kg jenis Sabu, hanya divonis hukuman 2 tahun penjara oleh oknum Hakim PN Tanjung Karang, Bandar Lampung, dibawah tuntutan Jaksa, 3 tahun penjara.

“Enak banget bandar narkoba di Republik ini dihukum ringan. Padahal, narkoba sangat berbahaya, bisa melumpuhkan bangsa. Apalagi bandar narkoba dihukum ringan, bisa-bisa tambah merajalela hingga narkoba beredar dipelosok Desa di Negeri tercinta ini,” tandas Siswandi pada Indonesiapost.co melalui whatsapp nya hari Jumat (24 Juli 2020), berharap bagi penegak hukum, JPU dan Hakim, untuk menuntut dan memvonis hukuman yang berat bagi bandar narkoba, sebagai efek jera bagi bandar narkoba yang lain.

Berikut ini konten surat terbuka yang sempat dirilis ke publik pada 22 Juli 2020 lalu:

Brigjen Pol (P) ADV Drs Siswandi./indonesiapost.co

Yang Mulia Bpk/Ibu 
HAKIM AGUNG RI
di  Jakarta

Surat terbuka saya ke ketua Mahkamah Agung RI bukanlah cek kosong artinya ada data pendukung yang dengan mudah untuk diverifikasi. Mari buka teliti dengan obyektif perkara Jupiter yang sedang mendekam ditahanan Polda DKI Jakarta. Adi Suhendra bin Tarbu yang ditahan di Lapas Salemba. Pitrio yang sedang ditahan di Lapas Cipinang. 

Ketiganya memenuhi unsur SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sungguh tragis putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tolak. Yang biasanya tolak perbaikan atau kabul kembali data ini ada dan tidak bisa dibantah lagi. 

Yang kedua, soal distribusi putusan lengkap putusan kasasi Deni dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunggu sampai 2 tahun belum juga ada. Yunizar Akbar Tanjungkarang Lampung, Prandika dari Palembang juga mengeluhkan hal yang sama lambatnya mendapatkan salinan putusan lengkap hasil kasasi.

Dengan fakta-fakta tersebut semoga surat terbuka saya ke ketua Mahkamah Agung RI sempat dibaca dan diatensi. Semuanya hanya memenuhi panggilan kalau ada kemungkaran berbuatlah dengan kekuatan atau tenaga. Jika tidak cukup dengan lisan, jika tidak juga cukup dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman.
Jakarta,  22  juli 2020

KETUM  GPAN
Brigjen Pol P ADV Drs Siswandi. (ind/*)