Ketum GPAN, Brigjen Pol (P) ADV Drs Siswandi, Kecewa Terdakwa Sabu 42,93 Gram, Divonis 2 Tahun Penjara. “Ada Apa Ini?”

JAKARTA,Indonesiapost.co – Berdasar pemuatan berita di media, Hakim Ketua Ismail Hidayat SH, memutus perkara nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan menerapkan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim memberikan hukuman ringan pada terdakwa, Vito Hidayat, menjadi banyak pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN), Brigjen Pol (P) Adv Drs Siswandi.

“Heran,..Terdakwa terbukti bersalah melakukan Narkotika dengan BB jenis sabu-sabu sebanyak 42,93 gram, kok hanya dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Ada apa ini?, kesal Drs Siswandi, pada Wartawan, Senin malam (8/6/2020) melalui ponselnya.

Mantan Kapolri, Jendral Pol (P) Drs Tito Karnavian dan Ketum GPAN, Brigjen Pol (P) ADV Drs Siswandi dan Ketua DPW GPAN Cirebon, Wati Musilawati, saat dilantik di Kota Cirebon./indonesiapost.co

Sesuai Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, ancaman pidana pada Pasal 114 ayat 2 paling singkat 6 tahun penjara, dan Pasal 112 ayat 2 paling singkat 5 tahun penjara, maka secara yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga perlu dipertanyakan, karena tidak selayaknya menuntut pidana terhadap terdakwa, Vito Hidayat, hanya dituntut 3 tahun penjara.

Artinya, tuntutan Jaksa, Rosman Yusa SH, tidak lebih rendah dari ancaman pidana seperti yang tercantum dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 adalah hal yang perlu diragukan dan diduga ada main mata.

“Kenapa Jaksa menuntut Terdakwa hanya tiga Tahun. Keganjilan yang nyata, karena BB diatas ketentuan SEMA no 4 tahun 2010, ancaman hukumannya tinggi. Kok bisa.. Barang Bukti sebanyak itu, kok JPU nuntutnya rendah?”, heran Siswandi, sambil nyelentuk, sulit untuk tidak berprasangka walau pun tidak baik berprasangka.

Analisa hukum yang dilontarkan Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Brigjen Pol. Purn. ADV. Drs. Siswandi ini, jika mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, tuntutan Jaksa harusnya diatas 6 tahun sehingga hakim menjatuhkan pidana 6 tahun atau 4 tahun.

“Yaitu pidana paling singkat sesuai norma UU Narkotika yang sudah ditentukan secara  Limitatif. Lantaran jaksanya menuntut 3 tahun, ya hakimnya menjatuhkan vonis 2 tahun,” kata Siswandi, heran bercampur geli memikirnya.

Menurutnya, vonis hakim tersebut sudah barang tentu memanfaatkan tuntutan jaksa yang hanya 3 tahun, padahal tidak sesuai Norma UU Narkotika berkaitan ancaman pidana paling singkat. “Ya lumayan kata Hakimnya,” tukas Siswandi yang mantan petinggi BNN itu.

Namun demikian secara teoritik, hakim bebas dan independen, tidak dapat dipengagruhi siapa pun. Artinya, lanjut Siswandi, hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Karena itu, putusan pengadilan tidak dapat didiskusikan. Gunakan saluran upaya hukum yang ada.

Secara teori memang betul, hanya pada umumnya dalam praktek putusan hakim tersebut vonisnya 2/3 dari tuntutan jaksa. Menurutnya, jika Ancaman pidana paling singkat secara limitatif sudah dinormakan dalam UU –sebagai Politik Hukum dalam Penjatuhan Pidana dan kemudian dalam Praktek diabaikan oleh Hakim– “ya sepertinya gak ada pengaruhnya dibuat dalam suatu Norma Hukum.”

Siswandi menyoroti kinerja jaksa yang menuntut terdakwa seenaknya, tidak mengacu kepada norma Undang Undang yang berlaku. “Jadi, buat apa Undang Undang itu dibuat jika tidak digunakan untuk keadilan? Ini harus menjadi perhatian Jaksa Agung,” kata Siswandi yang menyarankan agar jaksa tidak pernah ‘main mata’ dengan terdakwa.(sis/ind)