Irjen Pol (P) Drs Sisno Adiwinoto, Kecewa Pada Pimpinan KPK, Memberikan 7 Poin Kritikan

JAKARTA,indonesiapost.co – Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI), Irjen Pol (Purn) Drs. Sisno Adiwinoto MM, merasa kaget dan kecewa dengan tiba-tiba munculnya surat terbuka dari internal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang menyebutkan tentang pengangkatan 21 Penyelidik menjadi Penyidik.

Tentu saja ini sangat sensitif bagi pandangan masyarakat. Bahkan ada dugaan pengangkatan tersebut sarat dengan kepentingan dan penyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Surat terbuka KPK itu pun kemudian dibalas protes keras dengan surat terbuka juga oleh Irjen Pol (P) Drs Sisno Adiwinoto MM, selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) yang kini paling populer dengan sebutan Pengamat Kepolisian.

Seperti yang dilansir media online, Siswandi.id, bahwa surat balasan terbuka yang dibuat Irjen Pol (P) Drs. Sisno Adiwinoto MM, mengaku sangat terpaksa dilayangkan di sejumlah media akibat keprihatinan para Penyidik sumber Polri, sehubungan dengan adanya proses/mekanisme perpindahan Penyelidik menjadi Penyidik yang tidak sesuai aturan.

Menurut Sisno, kakak kandung Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, mantan petinggi BNN ini, mengaku bahwa ada aturan yang ditabrak KPK itu, antara lain KUHAP maupun UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, Peraturan KPK RI No. 3 tahun 2018 yang mengatur tentang Penyelidikan dan Penyidikan, dan Peraturan Pimpinan KPK RI No. 1 tahun 2019 tentang Penataan Karier di KPK dan pada sisi lain terjadi diskriminasi dalam pembinaan karier sesama penyidik.

Sehingga mantan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol (P) Drs Sisno Adiwinoto ini, sedikitnya ada 7 (tujuh) poin kritikan yang menjadi jawaban atas pernyataan surat terbuka pimpinan KPK  tersebut.

Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI), Irjen Pol (Purn) Drs. Sisno Adiwinoto MM, dikenal Pengamat Kepolisian/
Wakil Ketua Umum ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia), dan adik kandungnya, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, Ketua GPAN (Gerakan Peduli Anti Narkoba), kedua mantan Petinggi Mabes Polri./indonesiapost.co

Berikut isi dari tujuh poin kritikan surat terbuka dari Sisno Adiwinoto:

Jakarta, 2 Mei 2019.

Yang Terhormat,

Ketua KPK RI
Bapak Agus Rahardjo
Cc.Pimpinan KPK RI.
Di Jakarta.

Assalamualaikum wrwb dan Salam hormat,

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaaan sehat wal’afiat. Perkenankan kami Irjen Pol (Purn) Drs. Sisno Adiwinoto MM, Pengamat Kepolisian/Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) institusi yang menaungi profesi Perpolisian, untuk menyampaikan pandangan kami atas terbitnya Surat Terbuka (terlampir) sebagai berikut :

Pertama, menurut hemat kami Surat Terbuka tsb terbit disebabkan adanya rasa keprihatinan para Penyidik sumber Polri sehubungan dg adanya proses/mekanisme perpindahan Penyelidik menjadi Penyidik yg tdk sesuai dg aturan KUHAP maupun UU No 30 TH 2002 ttg KPK, Peraturan KPK RI No 3 TH 2018 yg mengatur ttg Penyelidikan dan Penyidikan serta Peraturan Pimpinan KPK RI NO 1 th 2019 ttg Penataan Karier di KPK dan pada sisi lain terjadi diskriminasi dalam pembinaan karier sesama penyidik.

Kedua, proses/mekanisme sbgmn tsb di atas, apabila dibiarkan akan menimbulkan benih konflik internal sesama penyidik yg bersifat laten maupun terbuka yg tdk menguntungkan KPK, karena manakala terjadi ketegangan antar penyidik seperti peristiwa masa lalu, dapat mendegradasikan posisi KPK dan polemik yg merugikan upaya pemberantasan korupsi, sebaiknya rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat Pimpinan KPK.RI dg Komisi III DPR.RI KPK.RI yg menekankan agar terus melakukan peyempurnaan sistem, manajemen dan tatakelola sdm, serta pengendalian internal KPK.RI”.

Ketiga, perlu kami ingatkan kembali bahwa sejarah keberadaan dan keberhasilan yg diraih KPK – tidak terlepas dari kontribusi para Penyelidik dan Penyidik sumber Polri (yg sah menurut KUHAP dan UU-KPK), dan telah menjadi pionir dan pendahulu yang mengawal dan membantu membesarkan KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ;

Keempat, sejarah mencatat pula bahwa para Penyelidik dan Penyidik sumber Polri sudah banyak mendedikasikan dirinya dan memberikan kontribusi positif serta mengangkat nama baik dan nama besar KPK ;

Kelima, konflik kepentingan dari oknum Wadah Pegawai KPK non Polri, Jaksa, dan pegawai asal pemerintah terkait dg pengangkatan Penyelidik dan Penyidik asal non Polri (yg sah hanya scr Peraturan KPK), hendaknya dimediasi dengan baik, utk menghindari gugatan PTUN dari Penyelidik dan Penyidik (asal/eks) Polri;

Keenam, bahwa di dalam memediasi konflik yg terjadi, kiranya Pimpinan KPK utk tidak membela siapapun secara sepihak yang akan membuat situasi perbedaan semakin meruncing yang pada gilirannya akan merugikan institusi KPK sendiri di masa mendatang ; dan

Ketujuh, mengingat masa jabatan Pimpinan KPK tinggal 6 (enam) bulan lagi, yaitu sampai dgn bulan November 2019, kami sarankan kpd Pimpinan KPK untuk tidak sampai meninggalkan warisan yang buruk dengan menafikan dan mengubah sejarah keterlibatan, dedikasi, dan kontribusi positif Penyelidik dan Penyidik (asal/eks) Polri demi kebesaran dan keberhasilan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Demikian beberapa pandangan yg dapat kami sampaikan utk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan penuh kearifan dari Pimpinan KPK.

Terimakasih.

Hormat Kami,

Drs. Sisno Adiwinoto, MM
Pengamat Kepolisian/
Wakil Ketua Umum ISPPI