Brigjen Pol (Purn) Drs Siswandi: “Oknum Komisi 3 DPR RI, Jangan Sembarangan Ngomong, BNN Harus Bubar”

JAKARTA,Indonesiapoat.co – Mantan Petinggi BNN, Brigjen Pol (Purn) Drs Siswandi, kini Ketua Umum GPAN (Gerakan Peduli Anti Narkoba), mengaku kecewa berat setelah oknum anggota Komisi 3 DPR RI, mewacanakan mau membubarkan BNN (Badan Narkotika Nasional).

Pasalnya, dalam ocehan oknum anggota Komisi 3 DPR RI itu, dinilai sangat tidak memiliki landasan apa pun.

Mantan Kepala BNN, Komjen Pol (Purn) Drs Nanang Iskandar, dan Brigjen Pol (Purn) Drs Siswandi, Ketua Umum GPAN, sedang memberikan penyuluhan anti narkoba didepan ratusan Siswa/siswi SMA di Jakarta./Indonesiapost.co

Padahal, kata Siswandi, berdasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia, yang mempunyai dan melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

“Jadi… Jangan sembarangan  ngomong wacana mau membubarkan BNN. Buat lembaga BNN itu dilindungi Undang-Undang,”tegas Siswandi kepada Wartawan di Jakarta, Senin (2/12/2019).

“Saya yakin, itu pendapat pribadi yang kurang tepat. Seharusnya DPR RI justru menguatkan lembaga BNN. Misalnya, BNN dipimpin pejabat setingkat menteri. Seperti Menteri Urusan Narkotika, atau BNN diganti dengan Badan Anti Narkotika Nasional,” tambah Siswandi, menjalaskan lembaga BNN telah diakui oleh masyarakat soal keberhasilannya, tentang pemberantasan peredaran bandar narkoba di Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan oleh mantan petinggi BNN ini, bahwa bila BNN dibubarkan maka mafia narkoba internasional akan berpesta pora.

“Sangatlah perlu diingat dan jangan sampai dilupakan oleh anggota dewan yang terhormat di komisi 3, bahwa selama ini memberantas narkoba, selain Polri ya juga BNN, sehingga BNN mampu membongkar sindikat dan menyita berton-ton shabu, bahkan berjuta-juta pil ekstasi,” papar Siswandi.  

Oleh karenanya, kata Siswandi, Komisi 3 DPR RI harusnya fokus mempertanyakan kepada Jaksa Agung selaku eksekutor, bahwa puluhan narapidana (napi) yang sudah divonis mati, hingga kini tidak mati-mati juga. Bahkan hanya di Indonesia hukuman mati setelah tiga kali divonis hukuman mati baru dieksekusi.

“Makanya napi narkoba tidak pernah takut dengan kematian,” terang Siswandi, berharap omongan oknum komisi 3 DPR RI soal pembubaran BNN hanya sebagai cari sensasi saja.

Mantan petinggi BNN, Brigjen Pol (Purn) Drs Siswandi, Ketua Umum GPAN bersama artis lawak nasional Srimulat./hm saudi hasyim jahur

Sebagai pertimbangan, Siswandi, sangat setuju jika ada hal yang perlu diperkuat di dalam tubuh BNN. Ia mencontohkan seperti jumlah personel BNN, peralatan, anggaran, dan profesionalisme, yang perlu didukung dari wakil rakyat tersebut. “Itu saya sangat setuju,” tambahnya.

Perlu diketahui, data narapidana di lapas Indonesia mencapai 260 ribu orang. Dari jumlah tersebut 120 ribu diantaranya adalah napi narkoba. Di antara 120 ribu orang napi tersebut 40 persennya adalah penyalahguna dan pecandu narkoba.

“Sampai saat ini, para Napi hukuman mati kasus narkoba, lebih dari 90 orang jumlahnya. Dan para terpidana mati yang sebanyak itu, lalu mau diapakan? Dieksekusi menunggu grasi Presiden, atau nunggu ajalnya saja didalam penjara?”terang Siswandi, dengan geleng kepala mikir Indonesia sudah bencana narkoba.(ind/sis)