Brigjen Pol (P) Drs Siswandi: “Pencandu Narkoba, Jangan Takut Dihukum Berat, Masih Ada Banding dan Kasasi”

JAKARTA,indonesiapoat.co – Dalam penegakan hukum khususnya kasus Narkoba, kini masih menjadi persoalan yang rumit, pasalnya para pemakai dan pencandu narkoba selama ini masih banyak dikenai hukuman penjara. Padahal ada UU tentang Narkotika, bhwa pemakai atau pecandu narkoba tidak harus dihukum tapi di Rehabilitasi.

Hal ini disampaikan mantan petinggi BNN, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, juga Ketua GPAN (Gerakan Peduli Anti Narkoba), saat setelah terlibat diskusi dengan sejumlah praktisi hukum, Sabtu 23 Maret 2019 di Jakarta.

Mantan petinggi BNN, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, juga Ketua GPAN (Gerakan Peduli Anti Narkoba), yang juga kini Caleg Golkar DPR RI dapil VIII Jawa Barat (kota/kab Cirebon, dan Kab Indramayu, bersama Pemred Indonesiapost.co, HM Saudi Hasyim Jahur./indonediapost.co

Menurut Drs Siswandi, kini Caleg Golkar DPR RI dapil VIII Jawa Barat, menjelaskan sudah banyak bukti beberapa artis yang terjerat Narkoba dan dikenai hukuman penjara di beberapa Pengadilan Negeri (PN, tingkat bawah,red), ternyata setelah Banding ataupun Kasasi, si artis itu diringankan hukumannya dan ada yang dikenai hukuman Rehabilitasi.

Seperti dicontohkan Siswandi, beberapa terdakwa kasus narkoba mulai dari, Ernes, asal Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Rama Budi Santoso PN Bekasi, Wydia PN Jakarta Selatan, Carli PN Pekanbaru, Qhoirul PN Jakarta Selatan, dan Leo Firman PN Jakarta Timur. Setidaknya ada 6 orang yang tersangkut perkara narkoba dengan barang bukti (BB) di bawah 4 tahun pada 2010, yang dikontruksi pasal 112 dan pasal 114 dengan putusan PN di atas 5 tahun, lalu di lawan Banding dan Kasasi, akhirnya menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan dan ada yang berakhir 2 tahun 1 bulan.

“Pastinya, para pemakai terdakwa kasus narkoba, dapat keringanan hukuman setelah Banding ataupun Kasasi,”jelasnya.

Data ini tegas Siswandi, setidaknya memperjelas urusan narkoba, memang ada persoalan di penegakan hukum. Data tersebut juga menepis semua anggapan, Banding dan Kasasi sarat modal. Sebab, semua yang dilakukan tidak menggunakan tenaga bayaran dan tidak ada upaya sogok menyogok.

“Keringanan hukuman ditingkat Banding ataupun Kasasi, murni berdasar UU narkotika dan tidak ada kesan sogok menyogok.”terang Drs Siswandi, yang dikenal getol berjuang memberantas narkoba.

Dikatakan lagi Siswandi, kalau data itu bisa dipublikasikan secara meluas akan menjadi solusi bagi pencari keadilan. Kalau produk peradilan bisa diarahkan dan dikawal, muaranya bisa ke penghukuman ringan. Dan penindakan hukum akan memudahkan divisi rehabilitasi, mengarahkan mereka ikut program rehab, karena selama dalam proses mencari keadilan, terjadi interaksi dan timbul kepercayaan sehingga memudahkan mereka direhabilitir.

“Dengan memakan waktu dan amat melelahkan, tapi pasti akan mendongkrak angka capaian korban narkoba yang direhabilitasi. Dan ada nilai tambah yang bisa diharapkan oleh mereka, yaitu dengan proses hukum akan mempengaruhi cara berpikir untuk berhenti total dari penggunaan narkoba ilegal,”kata Drs Siwandi, berharap penjelasannya bisa jadi acuan untuk siapa pun yang hatinya terpanggil membantu sesama insan yang sedang bermasalah karena narkoba. Semoga!(sis/ind)