Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, Berharap Hanya *Diskresi* Presiden, yang Mampu Indonesia Bersih Narkoba

JAKARTA,Indonesiapost.co – Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, Presiden H Joko Widodo (H Jokowi) dan Wapresnya, KH Ma’ruf Amin, resmi dilantik sebagai Presiden periode kedua 2019-2024. Tiga hari kemudian tepatnya Rabu (23/10/2019), Presiden H Jokowi, resmi melantik 34 Menteri, Jaksa Agung, Kepala BKPM dan Kepala Staf Kepresidenan yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Setelah dilantiknya Presiden periode kedua ini, H Jokowi masih mempunyai PR khususnya soal darurat Narkoba yang masih merajalela di Indonesia.

Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, mantan petinggi BNN bersama HM Saudi Hasyim Jahur, Pimred Indonesiapost.co, sewaktu acara seminar “Jauhi Narkoba” di Probolinggo tahun 2009./Ind

Oleh karenanya, Ketua GPAN (Generasi Peduli Anti Narkoba), Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, mantan petinggi BNN, prihatin dan sangat peduli dalam kehidupan bangsa untuk menjauhi narkoba. Sehingga Siswandi berharap pada Presiden H Jokowi, untuk mengeluarkan Diskresi soal pemberantasan narkoba.

Tidaklah mengada-ada, kata Siswandi, hanyalah Presiden H Jokowi yang mampu membersihkan Indonesia tercinta dari bahaya narkoba. Sangat beralasan, sebab Kebijakan Presiden memiliki kekuatan amat dahsyat baik melalui Peraturan Pemerintah, Inpres, Perpu, hingga Diskresi seperti Titah Sang Raja.

Ada harapan besar di kalangan pegiat anti narkoba sesaat setelah Presiden dan Wakil Presiden, H Jokowi – KH Ma’ruf Amin, dilantik untuk periode 2019-2024. Harapan besar itu antara lain Presiden dimohon mengeluarkan Diskresi soal pemberantasan narkoba.
Serta merahabilitasi untuk para korban penyalahgunaan maupun pecandu Narkoba.

Ketua GPAN, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, mantan petinggi BNN bersama istri, Ny Reny Siswandi, dan beberapa pengurus GPAN.

Atas Diskresi Pemberantasan Narkoba itu, tidak saja Menteri kabinet Indonesia maju yang harus tunduk, semua elemen dan stakeholder yang tujuannya membumi hanguskan peredaran narkotika, pastilah juga tunduk dan taat. Bahkan para pemimpin Negeri ini sepakat untuk memberantas peredaran narkoba hingga sebersih-bersihnya.

Di zaman Presiden SBY pernah mengatakan dalam sambutannya, pada peringatan Hari Ulang Tahun Hari Anti Narkotika Internasional (HUT HANI) tahun 2011 lalu bahwa Negara tidak boleh Kalah melawan Penjahat apalagi Sindikat Narkoba.

Periode berikutnya kepemimpinan Nasional dipegang H Jokowi. Pada periode pertama Presiden H Jokowi dalam sebuah kata sambutannya, beliau pernah mengatakan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Kalimat yang dilontarkan Presiden H Jokowi waktu itu muatannya sangat berat. Peredaran narkoba hingga korbannya dialami anak usia SD dan merembes sampai ke desa-desa. Dan sangat bahaya, jika sudah darurat narkoba, artinya rakyat Indonesia bisa senewen/sinting gara-gara barang haram itu.

Sehingga Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, menganggapnya, kini “Indonesia Bencana Narkoba”. Lebih parahnya, korban bencana narkoba sulit dipulihkan, belum lagi sebagian korban dan pecandu narkoba harus mendekam di penjara, bukan di panti rehabilitasi.

Bencana Narkoba, kata Siswandi, tidak hanya menimbulkan banyak korban yang sulit dipulihkan, tetapi regulasi yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak sepenuhnya diejawantahkan secara utuh oleh penegak hukum, khususnya di tingkat peradilan. Siswandi mengaku sedih dan sempat menangis melihat kondisi generasi bangsa (korban) yang makin hari semakin banyak.

Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, mantan petinggi BNN bersama HM Saudi Hasyim Jahur, Pimred Indonesiapost.co./Ind

Dengan kehadiran pemimpin Nasionalis-Agamis yang terbentuk dalam wujud Presiden-Wapres RI yang hebat tahun ini, melalui lembaga GPAN, Siswandi sangat berharap Presiden dapat mengeluarkan Diskresi. “Kami sangat berharap kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI saat sekarang, bersihkan Indonesia dan bangsa kita dari bahaya narkoba,” kata Siswandi, mantan Kasat Reskrim Polres Probolinggo tahun 1995 lalu

GPAN Terus Berjuang
Pihaknya akan terus berupaya membangun jaringan generasi anti narkoba hingga ke tingkat desa. Orang awam menyebutnya Desa Bersih Narkoba (Desa Benar). Tidak ada kata kompromi dengan narkoba. Barang berbahaya itu harus musnah dari Bumi Pertiwi ini.

Dulu, Desa Benar pernah menjadi program unggulan BNN. Tujuannya mengajak seluruh Kepala desa dan Pemerintah Provinsi berkomitmen dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah masing-masing.

Hal ini diperkuat dengan tanggapan, Harri Safiari, tokoh Pers Jawa Barat yang getol dalam kegiatan Lingkungan Hidup (Gerakan Hejo) dan Anti Narkotika.

Jika desanya kuat, maka negeri ini pun akan kuat. Indikasi keberhasilan Indonesia adalah jika seluruh desanya kuat dan makmur. Jika seluruh desanya bersih dari narkoba, maka negeri ini akan otomatis menolak seluruh bentuk peredaran narkoba yang memiliki 92 varian itu.

“Seluruhnya harus kuat. Dimulai dari rakyat, pemerintahan desa, hingga seluruh stakeholer, Insya Allah negeri ini akan kuat. Generasinya akan hebat,” kata Harri Safiari, sangat setuju bila Presiden H Jokowi mengeluarkan Diskresi atau seperti Titah sang Raja.(hm saudi)