Bareskrim Polri di Pra, DAJ Berharap Hakim PN Jaksel Netralitas

JAKARTA,Indonesiapost.co -Pemohon HS, secara resmi telah mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap Bareskrim Polri dan diterima di PN Jaksel dengan Nomor : 37/ Pid.Pra /2019/ PN pada hari Jumat tanggal 12 April 2019.

Sedangkan HS memberikan kepercayaan pada kuasa hukumnya, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, Ketua kantor pengacara DAJ (Dwipa Adista Justice), untuk mencari keadilan adanya dugaan kasus laporan HS ke Bareskrim Polri, tentang kasus penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan terlapor, Nona F atau PT.MAS, terkesan dihentikan perkaranya.

Sehingga adanya pengajuan Pra peradilan tersebut, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, mantan petinggi BNN ini mengharapkan Ketua PN Jaksel, Drs M Arifin SH MHum, agar dapat menunjuk Hakim yang kredibel, memiliki integritas profesional dan tidak menerima diintervensi dari pihak manapun terhadap kasus penggelapan penipuan, penjualan aset kapal terkait pelapor HS dan terlapor Nona F atau PT MAS.

“Masyarakat pencari keadilan dan kebenaran harus mendapatkan hak yang sama terkait kasus penggelapan, penipuan, penjualan aset kapal tersebut,”ujar Siswandi, di kantornya, kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Minggu(14/4/2019).

Mantan Petinggi BNN, Brigjen Pol (P) Drs Siswandi, kini Ketua DAJ (Dwipa Adista Justice), Ketua PN Jakarta Selatan, Drs M Arifin SH MHum, dan pelapor, Hendra, yang merasa dirugikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Dan sahabatnya Drs Siswandi yakni HM Saud, Pemred indonesiapost.co

Dalam isi gugatan Pra Peradilan itu, menganggap Bareskrim Polri membuat keputusan sepihak karena pelapor HS yang sudah cukup lama melapor tentang penipuan dan penggelapan tidak ada kepastian hukum, bahkan diterbitkan SP3.

“Banyak kejanggalannya, bagaimana pelapor atau korban saat dipanggil penyidik untuk membawa bukti-bukti tidak disidik dan bahkan hari yang sama juga dilaksanakan gelar penyidik dan di SP3. Bagaimana bisa? Harusnya disidik dulu, itu baru profesional sesuai Program Polri PROMOTER, “ucapnya.

Dikatakan lebih jauh, Drs Siswandi, sebagai pihak penasehat hukum menginginkan kasus ini dibuka untuk ditindaklanjuti.

“Diharapkan Hakim yang profesional punya integritas. Jangan mudah terpancing oleh siapapun jalannya sidang ini dan sesuai prosedur, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapat keadilan yang suci,”harap Siswandi, dan perkara pidana tersebut bisa berlanjut ke Kejaksaan hingga ke Pengadilan, dan tidak berhenti di Bareskrim Polri.

Dijelaskan dalam perkaranya, bahwa sebelum diketahui terjadi kasus penggelapan kapal, antara pelapor HS yang sahamnya 60%, dengan terlapor Nona F/PT MAS mempunyai saham 40%. Namun kemudian kapal itu diduga dijual oleh terlapor Nona F/PT Mas, yang saham lebih sedikit.

“Bagaimana ceritanya kapal itu bisa dijual oleh terlapor yang sahamnya lebih sedikit. Bahkan sampai tidak tahu sertifikat dinyatakan hilang, sertifikat kapal mau difotokopi hilang, padahal sertifikat ada di bank. Siapakah yang bisa mengambil sertifikat kapal itu? Artinya ada dugaan penggandaan atau pemalsuan sertifikat ,”papar Siswandi, sambil menunjukkan surat tanda bukti pengajuan Pra sudah terdaftar dengan no 37/ Pid.Pra /2019/ PN pada hari Jumat (12/4/2019).(sis/ind)